RRI.CO.ID, Samarinda – Pendidikan inklusif kembali menjadi sorotan dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Samarinda. Siaran yang mengudara pada sesi Samarinda Siang itu mengangkat tema menerima dan mendukung penanganan disabilitas di sekolah umum, sebuah isu krusial di tengah semangat pemerataan hak pendidikan bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas.

Sekolah umum kini menjadi ruang perjumpaan anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Namun, pertanyaan mendasar masih mengemuka: apakah sekolah benar-benar siap menerima dan mendukung anak disabilitas, bukan sekadar menerima secara administratif, tetapi juga menyediakan pendampingan yang layak dan manusiawi.

Dalam dialog tersebut, hadir tiga narasumber dengan perspektif yang saling melengkapi, yakni Nurul dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur, Latipah, Sarjana Psikologi sekaligus Guru Bimbingan Konseling Madrasah Darussalam Internasional, serta Sri Wahyuning, orang tua dari anak tunarungu yang saat ini bersekolah di madrasah tersebut.

Nurul mengungkapkan, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak sekolah, termasuk yang berlabel inklusif, belum sepenuhnya ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Ia menyoroti minimnya kesiapan sumber daya manusia sebagai persoalan utama dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di sekolah umum.

“Banyak sekolah yang mengaku inklusif, tetapi anak disabilitas hanya duduk di kelas tanpa pendampingan. Kalau SDM-nya belum siap, penerimaan anak justru menjadi formalitas tanpa makna pendidikan,” ujar Nurul dalam dialog tersebut.

Menariknya, Nurul justru menemukan praktik baik di sekolah umum yang tidak menyematkan label inklusif, namun memberikan layanan pendidikan yang lebih manusiawi. Salah satunya Madrasah Darussalam Internasional, yang secara terbuka menerima anak disabilitas dan memberikan dukungan nyata, baik akademik maupun pembinaan karakter.

Latipah menjelaskan, madrasah tersebut sejak awal tidak membedakan siswa berdasarkan kondisi fisik atau psikologis. Meski belum memiliki SDM khusus pendidikan inklusif, para guru belajar bersama dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa, termasuk menggunakan bahasa isyarat dan pendekatan personal.

“Kami menanamkan sejak awal bahwa adab dan akhlak adalah yang utama. Anak-anak diajarkan untuk saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan merangkul siapa pun tanpa melihat perbedaan,” kata Latipah.

Pengalaman serupa dirasakan Sri Wahyuning sebagai orang tua. Ia mengisahkan perjuangannya mencari sekolah yang bersedia menerima anaknya yang tunarungu. Setelah diterima di Madrasah Darussalam Internasional, ia melihat perubahan positif pada anaknya yang kini merasa nyaman, diterima, dan berkembang bersama teman-temannya.

Dialog ini menjadi cerminan bahwa pendidikan inklusif sejati tidak hanya soal status atau label sekolah, melainkan tentang kesiapan hati, komitmen moral, dan keberpihakan pada kemanusiaan. Praktik-praktik baik yang tumbuh dari empati dan nilai keadaban diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain dan perhatian serius bagi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas.