RRI.CO.ID, Samarinda - Kesejahteraan veteran di Kalimantan Timur dinilai belum sepenuhnya optimal, meski sejumlah bantuan rutin telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Mantan Ketua Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Provinsi Kalimantan Timur, Halimatus Sa’diah, mengakui para veteran memang menerima dana kehormatan bulanan serta pensiun bagi yang berlatar belakang PNS atau TNI/Polri. Namun, besaran yang diterima dinilai belum sebanding dengan kebutuhan hidup saat ini.

“Dana kehormatan itu sekitar Rp800 ribu per bulan. Selain itu ada tali asih dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setahun sekali,” kata Halimatus, kepada rri.co.id, saat acara Musyawarah Daerah (Musda) Konsolidasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kalimantan Timur di Kantor Gubernur, Selasa 20 Januari 2026.

Ia menjelaskan, bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim diberikan satu kali dalam setahun, dengan nominal sekitar Rp3 juta untuk veteran dan Rp2,5 juta bagi istri veteran. Nominal serupa juga diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Namun, menurut Halimatus, bantuan tersebut belum mencukupi karena hanya diberikan setahun sekali, sementara kebutuhan hidup terus meningkat seiring kenaikan upah minimum.

“Kalau UMR naik, tentu kebutuhan juga naik. Makanya di pusat tadi diminta ada kenaikan tunjangan veteran,” ujarnya.

Selain tunjangan, Halimatus menyebut veteran di daerah juga belum mendapatkan fasilitas keringanan seperti yang berlaku di pusat. Salah satunya terkait pembayaran air bersih.

“Kalau di pusat bilangnya Ibu PIVERI, istri Sekjen DPP LVRI, air PDAM veteran gratis. Di sini kami tetap bayar,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris PIVERI Provinsi Kalimantan Timur, Yuliana, mengatakan bantuan pendidikan bagi anak dan cucu veteran sebenarnya masih berjalan, meski sistem penyalurannya mengalami perubahan.

“Enggak ada putus, tapi sistemnya berubah. Kalau dulu kita kasih masuk berkas, online, baru dikasih dananya sama pemerintah. Sekarangg langsung ke sekolah-sekolah yang mengurus itu,” ujar Yuliana.

Ia merinci, besaran bantuan pendidikan bervariasi, mulai dari Rp1,5 juta untuk SD, Rp2 juta untuk SMP, Rp2,5 juta untuk SMA, hingga Rp4 juta sampai Rp6 juta untuk mahasiswa, tergantung jenjang dan jurusan.

Namun dalam praktiknya, Yuliana menilai bantuan tersebut belum sepenuhnya meringankan beban biaya pendidikan. Pasalnya, meski disebut gratis, ia mengaku tetap menanggung sejumlah biaya sekolah.

“Dibilang enggak bayar, tapi nyatanya masih bayar uang sekolah. Itu yang bikin bingung,” katanya.

Menurutnya, perubahan sistem penyaluran bantuan pendidikan justru membuat sebagian keluarga veteran kesulitan memahami mekanisme yang berlaku, terutama setelah pergantian kebijakan di tingkat daerah.

Kondisi tersebut sejalan dengan sorotan LVRI Pusat yang menilai kesejahteraan veteran di daerah masih perlu perhatian lebih, baik dari sisi tunjangan, fasilitas, maupun kemudahan akses layanan dasar.