RRI.CO.ID, Samarinda - Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menilai Kota Samarinda belum ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi publik. Persoalan ini terlihat dari minimnya trotoar layak, halte, hingga fasilitas pendukung pesepeda.

Menurutnya, komitmen pemerintah dan warga kota dibutuhkan jika Samarinda ingin berkembang sebagai kota ramah anak, disabilitas, pejalan kaki, dan pengguna ruang publik lainnya.

Saiful menyoroti kondisi trotoar di sejumlah jalan protokol yang belum memadai, termasuk ketiadaan halte di sekitar sekolah dan kampus. Padahal, halte dinilai penting sebagai titik aman bagi pelajar yang menunggu angkutan umum atau dijemput orang tua.

“Sekarang ini banyak sekolah dan kampus tidak memiliki halte. Padahal dulu halte cukup banyak dan fungsinya jelas untuk menunggu angkutan,” ujar Saiful.

Ia menambahkan, fasilitas transportasi publik perlu dimulai dari kebijakan pemerintah kota, bukan menunggu kesadaran masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah penyediaan bus sekolah gratis yang didukung halte-halte di titik strategis.

Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar. (Foto: Dokumen Pribadi)

Menurut Saiful, kebijakan tersebut akan membentuk pola baru dalam budaya transportasi warga. Pelajar dan mahasiswa dapat beralih ke angkutan umum, sementara orang tua tidak perlu lagi masuk ke area sekolah, sehingga membantu mengurai kemacetan.

“Kalau pemerintah memulai dengan kebijakan yang jelas, masyarakat akan mengikuti,” kata Saiful.

Di sisi lain, ia mengakui penataan kota membutuhkan anggaran besar, sementara pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan daerah. Karena itu, ia mendorong evaluasi proyek multiyears dan penentuan skala prioritas pembangunan.

Ia menegaskan, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah fokus pada kebutuhan paling mendasar agar program yang berjalan tidak terhambat akibat keterbatasan anggaran.