Kaltim Dukung Penegasan Batas IKN Demi Pembangunan Berkeadilan

KBRN, Nusantara: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik penandatanganan penegasan batas wilayah antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya. Langkah ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menilai penegasan batas bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan tonggak penting dalam pengelolaan ruang dan tata pemerintahan di masa depan.

“Ini bukan sekadar penandatanganan biasa, tapi titik penting dalam semangat kebersamaan dan pembangunan bangsa, khususnya di Kalimantan Timur. Batas wilayah ini bukan garis pemisah, melainkan penanda sinergi agar perencanaan ruang, infrastruktur, dan pelayanan publik berjalan selaras demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya saat acara penandatanganan di Kantor Kemenko 3 KIPP IKN, Selasa (21/10/2025).

Menurut Seno, penegasan batas wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, yang menjadi dasar hukum pengelolaan ruang di kawasan strategis nasional ini. Ia menilai kejelasan batas akan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Otorita IKN, terutama dalam pelayanan publik dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah delineasi.

“Kami memahami bahwa beberapa desa, kecamatan, dan pulau di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun Kutai Kartanegara mengalami penyesuaian wilayah. Proses ini telah melalui kajian teknis dan kesepakatan bersama agar hasilnya akurat, transparan, dan dapat diterima semua pihak,” katanya.

BACA JUGA:

IKN Jadi Superhub Ekonomi Baru di Kaltim

Seno juga mengakui bahwa penyesuaian batas membawa konsekuensi bagi daerah, namun hal itu merupakan bentuk pengorbanan dan komitmen Kalimantan Timur untuk mendukung pembangunan strategis nasional.

“Langkah ini memang memiliki konsekuensi, tetapi ini adalah bentuk dukungan penuh daerah untuk kemajuan bangsa dan masa depan Indonesia,” ucap Seno.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan berkomitmen melanjutkan penyelesaian teknis penegasan batas wilayah secara tuntas.

“Kami akan terus menjaga sinergi daerah dan memastikan masyarakat di sekitar wilayah IKN tetap menjadi perhatian, termasuk masyarakat di pulau-pulau terluar yang kini masuk dalam wilayah delineasi IKN,” ujarnya.

Selain itu, Seno menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan IKN membawa manfaat langsung bagi masyarakat lokal, terutama dalam kesempatan kerja dan peningkatan ekonomi.

“Kami ingin transformasi sosial ekonomi berlangsung inklusif dan memberi peluang bagi putra-putri daerah untuk berpartisipasi. Ini makna sejati dari keadilan sosial dalam pembangunan—tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.

Sementara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegasan batas wilayah antara IKN dan daerah sekitarnya. Menurutnya, kesepakatan ini merupakan hasil dari kerja panjang dan kolaborasi lintas instansi yang solid.

“Proses ini cukup panjang dan penuh tantangan, tetapi berkat semangat kerja sama yang baik, kita akhirnya bisa bersepakat mengenai delineasi wilayah IKN. Saya atas nama Otorita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan pimpinan yang telah bekerja keras untuk mewujudkannya,” ujar Basuki.

Ia mengakui bahwa menyatukan kepentingan dan persepsi antarwilayah bukan hal mudah, namun berkat komunikasi dan koordinasi yang intensif, batas wilayah IKN kini telah resmi ditetapkan.

“Menetapkan batas wilayah bukan perkara sederhana. Diperlukan komitmen dan kesamaan pandangan dari semua pihak agar hasilnya dapat diterima secara adil,” tambahnya.

Basuki juga menegaskan bahwa meskipun delineasi atau batas wilayah telah disepakati, Otorita IKN tetap membutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah daerah di Kalimantan Timur.

“Kami tetap mengharapkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan untuk terus bersama-sama menyiapkan Ibu Kota Nusantara,” tuturnya.

Menurut Basuki, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci sukses dalam membangun IKN sebagai kota masa depan Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.