Pemprov Kaltim Anggarkan Rp380 Miliar Atasi Banjir
- 12 Jun 2025 11:32 WIB
- Samarinda
KBRN, Samarinda: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam penanganan banjir melalui berbagai program strategis lintas kabupaten/kota, dengan target pengurangan genangan hingga 3.000 hektare pada tahun 2030.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, saat forum group discussion (FGD) pengelolaan DAS di Samarinda, Kamis (12/6/2025).
Wagub menanggapi anggapan publik bahwa Pemprov Kaltim tidak bertindak dalam isu banjir.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami bekerja. Anggaran Rp380 miliar disiapkan untuk pengurangan genangan. Drainase juga ditangani, termasuk yang tidak dikelola kabupaten/kota,” kata Seno Aji.
Ia menjelaskan, sekitar 68 persen dari total sistem drainase sudah diaktifkan dan ditingkatkan. Pemprov bahkan turun langsung mengintervensi drainase di daerah yang terkendala anggaran.
Selain itu, pembangunan jaringan irigasi teknis untuk lahan pertanian juga dilakukan, dengan target mendukung swasembada pangan tahun 2027.
Tak hanya drainase dan irigasi, Pemprov juga menangani kawasan pantai kritis sepanjang 7,3 kilometer dengan anggaran Rp355 miliar. Program ini dilaksanakan untuk mencegah abrasi sekaligus menopang sistem pengendalian banjir di daerah pesisir.
Seno Aji memaparkan, pengendalian banjir akan dilakukan menyeluruh di seluruh wilayah Kaltim, mulai dari Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Bontang, hingga Samarinda.
Kota Samarinda menjadi fokus utama rehabilitasi sungai, termasuk Sungai Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, hingga Sungai Loa Hui.
“Kami siapkan anggaran normalisasi Rp5 miliar per wilayah sungai. Tapi ke depan perlu pembesaran anggaran agar pekerjaan bisa rampung maksimal dalam lima tahun,” katanya.
Sementara untuk penyediaan air baku, Pemprov Kaltim juga akan mengalirkan air bersih dari danau dan sungai ke wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, dan kabupaten lainnya.
Upaya ini menjadi bagian integral dari tata kelola sumber daya air yang tertuang dalam Peraturan Gubernur terkait wilayah-wilayah sungai prioritas, seperti Mahakam, Karangan, Berokelai, dan Kendilo.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....