Pemerintah Satukan Jaringan Kehumasan, Komunikasi Kebijakan Harus Lebih Cepat

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memperkuat sinergi komunikasi publik dengan menyatukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyampaian kebijakan pemerintah berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi digital yang diwarnai meningkatnya disinformasi dan hoaks. Menurutnya, komunikasi pemerintahan harus memiliki narasi yang jelas sekaligus sistem diseminasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Graha Marinir, Jakarta Pusat, Selasa 1 September 2026.

Dikutip dari laman Komdigi.go.id pada Rabu 2 September 2026. Meutya menilai sinergi antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat penyampaian informasi kepada publik. Selain sebagai sarana koordinasi, forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas komunikasi pemerintah.

Menurutnya, apabila terdapat kebijakan yang belum tersampaikan secara optimal atau komunikasi yang dianggap lambat oleh masyarakat, forum kehumasan dapat menjadi wadah untuk melakukan perbaikan bersama. Karena itu, pemerintah berencana menjadikan forum komunikasi kehumasan sebagai agenda berkala guna menyatukan narasi dan memperkuat koordinasi lintas instansi.

“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” kata Meutya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa komunikasi kebijakan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pelaksanaan program itu sendiri. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung kebijakan yang dijalankan.

“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.

Ia mengungkapkan bahwa jaringan kehumasan pemerintah secara nasional kini mencakup lebih dari 8.000 perangkat yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Jaringan besar tersebut harus bekerja dalam satu orkestrasi komunikasi yang terintegrasi.

Qodari menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bersikap pasif dalam menghadapi dinamika ruang informasi publik yang bergerak sangat cepat melalui media sosial. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin dan terstruktur agar informasi mengenai kebijakan, program, serta manfaat yang dirasakan masyarakat terus hadir di ruang publik.

“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.

Lebih lanjut, Qodari menilai komunikasi pemerintah harus menghadirkan sisi manusiawi dari setiap program yang dijalankan. Informasi yang disampaikan tidak cukup hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga perlu menampilkan kisah nyata warga yang merasakan manfaat langsung dari program tersebut.

“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menekankan pentingnya peran humas sebagai penghubung dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, tugas humas tidak hanya menyampaikan kebijakan kepada publik, tetapi juga memahami isu-isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.

“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.

Ia juga mendorong agar jaringan kehumasan pemerintah lebih banyak menghadirkan informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya dipenuhi respons terhadap isu negatif maupun disinformasi, tetapi juga menyajikan berbagai capaian dan manfaat nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Bima memastikan koordinasi antarkehumasan akan terus diperkuat melalui sinkronisasi berbagai kegiatan komunikasi publik yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Forum Bakohumas menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem komunikasi publik yang lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi. Melalui penguatan jaringan kehumasan nasional, pemerintah berharap informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan dapat tersampaikan secara cepat, akurat, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.