RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 5 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian berbagai isu strategis di sektor BUMN, mulai dari penyempurnaan regulasi perpajakan, pengelolaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), hingga dukungan terhadap program strategis pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Menkeu menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN guna mempercepat transformasi BUMN. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjaga prinsip tata kelola yang baik serta keberlanjutan fiskal.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, salah satu agenda utama dalam pertemuan itu ialah percepatan penyelesaian pengalihan pengelolaan KCJB kepada Kementerian Keuangan. Menkeu mengatakan proses tersebut ditargetkan rampung pada September 2026 melalui koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Prosesnya akan kita percepat. Mudah-mudahan pertengahan September proses pengalihan pengelolaan KCJB sudah selesai," ujar Menkeu kepada awak media usai pertemuan.

Pengelolaan KCJB selanjutnya akan dilakukan melalui salah satu special mission vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Skema tersebut disiapkan agar proyek dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.

Selain itu, kedua pihak juga menyepakati percepatan penyempurnaan regulasi perpajakan untuk mendukung konsolidasi dan transformasi BUMN. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi proses restrukturisasi sehingga transformasi BUMN dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Pertemuan juga membahas tindak lanjut sejumlah agenda strategis lainnya, antara lain mekanisme pendanaan atas komitmen pemerintah dalam proyek strategis nasional, percepatan penyelesaian isu lintas kementerian dan lembaga, serta penguatan koordinasi untuk memastikan setiap kebijakan berjalan tepat waktu, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Menkeu menegaskan bahwa penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN merupakan bagian dari upaya membangun BUMN yang sehat, produktif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional serta keuangan negara.

"Kita mendukung proses transformasi agar BUMN tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, pertumbuhan tersebut juga akan memberikan manfaat bagi negara dan semakin memperkuat kondisi fiskal," kata Menkeu.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN, pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian berbagai agenda strategis. Langkah tersebut diharapkan memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara prudent, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional.