Meutya Hafid: Digitalisasi Bansos Bergantung pada Data Berkualitas

RRI.CO.ID, Samarinda – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan keberhasilan digitalisasi bantuan sosial (bansos) tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kualitas data, tata kelola yang baik, serta literasi digital masyarakat.

Menurut Meutya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama agar penyaluran bansos digital dapat berlangsung secara akurat, aman, transparan, dan tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juni 2026.

Dikutip dari komdigi.go.id, Kamis 2 Juli 2026, Meutya menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menghadirkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform pertukaran data nasional. Sistem tersebut mendukung integrasi dan interoperabilitas data antarlembaga pemerintah, serta saat ini telah digunakan oleh delapan instansi dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.

Meutya mengungkapkan bahwa infrastruktur SPLP telah menunjukkan kinerja yang baik. Selama periode 1 hingga 22 Juni 2026, sistem tersebut berhasil memproses sekitar 162 ribu transaksi dengan tingkat keberhasilan layanan mencapai 100 persen. SPLP juga mampu menangani lonjakan hingga 50 ribu transaksi per jam tanpa mengalami gangguan.

Meski demikian, Meutya menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknologi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan standar data yang digunakan agar proses pertukaran data berlangsung akurat serta mendukung implementasi program Satu Data Indonesia.

Ia mengimbau seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data di wilayah masing-masing sebagai langkah memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial berbasis digital.

Selain itu, Meutya mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya terkait keamanan layanan digital pemerintah. Masyarakat diimbau hanya mengakses layanan resmi yang menggunakan domain .go.id, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan, menolak pungutan liar yang mengatasnamakan bantuan sosial, serta selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya.

Menurut Meutya, ketangguhan sistem digital yang dibangun pemerintah pusat tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik dan kesadaran tinggi terhadap keamanan siber.

Meutya Hafid berharap kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan digitalisasi bantuan sosial yang akuntabel, aman, dan terpercaya. Dengan sinergi tersebut, penyaluran bansos diharapkan semakin efektif, transparan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di era transformasi digital.