RRI.CO.ID, Samarinda – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satuan Latihan Korps Brigade Mobil (Korbrimob), Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 1 Juli 2026.
Dikutip dari setneg.go.id, Kamis 2 Juli 2026, Presiden menekankan hukum harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen bangsa. Menurutnya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi pelindung yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus menjadi pelindung rakyat dan memberikan rasa aman kepada mereka yang benar," ujar Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, profesional, dan tanpa diskriminasi. Ia mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu maupun sebagai sarana balas dendam politik.
"Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," kata Presiden menegaskan.
Menurut Presiden, praktik penegakan hukum yang adil harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Warga yang mencari keadilan harus memperoleh pelayanan yang baik, sementara setiap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain membahas penegakan hukum, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa demokrasi harus tetap menghormati kritik, perbedaan pendapat, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu maupun intervensi asing.
"Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan dan kerukunan. Ia menilai Polri memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dengan memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
"Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa," ujar Presiden Prabowo.
Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang berkeadilan, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Menurutnya, hukum harus menjadi pilar utama dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....