Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Prioritaskan Daerah 3T

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah terus melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkualitas. Salah satu fokus utama dalam evaluasi program tersebut adalah mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.

"Kami menyepakati bahwa penataan menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis harus dilakukan secepat-cepatnya agar seluruh pelaksanaannya berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan," ujar Prasetyo Hadi, seperti dikutip dari BPMI Sekretariat Presiden, Senin 15 Juni 2026.

Menurutnya, seluruh proses layanan MBG, termasuk yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), wajib mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan aturan yang berlaku. Pemerintah tidak menginginkan adanya pelanggaran prosedur yang dapat memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada masyarakat di wilayah 3T. Prasetyo menyebut terdapat permohonan agar daerah 3T menjadi prioritas sehingga masyarakat yang berada di kawasan tersebut dapat segera memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, pemerintah mencatat peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat dari kelompok prioritas yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah usia lima tahun. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak dini.

Prasetyo Hadi optimistis penataan program yang terus dilakukan juga akan berdampak pada efisiensi anggaran. Pemerintah saat ini masih melakukan perhitungan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional guna memastikan kebutuhan anggaran dapat digunakan secara efektif tanpa mengurangi kualitas layanan.

"Pemerintah terus melakukan pengawasan, perbaikan, dan monitoring setiap hari agar program prioritas ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kemenko Bidang Pangan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.

(BPMI Setpres)