RRI.CO.ID, Samarinda - Kementerian Dalam Negeri mengungkap empat dimensi utama dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Hal ini disampaikan dalam forum analisis kebijakan yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) secara daring, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran pemerintah daerah.

Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, menjelaskan dimensi pertama adalah kebijakan dan regulasi. Ia menekankan pentingnya penerjemahan kebijakan nasional ke dalam regulasi daerah yang berpihak kepada masyarakat miskin serta kelompok rentan.

“Kemendagri harus memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan dalam regulasi daerah, baik melalui perencanaan maupun penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin,” ucapnya pada Senin 13 April 2026. Ia menambahkan, kebijakan tersebut harus mampu menjawab keperluan riil masyarakat di daerah.

Dimensi kedua adalah perencanaan dan penganggaran berbasis data. Menurutnya, penggunaan data yang akurat dan mutakhir menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

Noudy menegaskan tanpa basis data yang kuat, program pengentasan kemiskinan berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Konsistensi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD juga menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas intervensi program.

Dimensi ketiga adalah pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, Kemendagri berperan memastikan program dan kegiatan di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara dimensi keempat adalah penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan daerah. Kemendagri mendorong peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan inovasi daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.