RRI.CO.ID, Samarinda - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menegaskan pentingnya penguatan peran dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disampaikan dalam forum Analisis Penguatan Peran Kemendagri yang digelar secara daring, Senin 13 April 2026.

Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R.P. Tendean, menyebut kemiskinan tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan angka statistik. Ia menegaskan bahwa isu tersebut berkaitan langsung dengan martabat manusia dan keadilan sosial.

“Kemiskinan terlebih kemiskinan ekstrem bukan sekadar persoalan statistik angka-angka. Namun kemiskinan merupakan persoalan substantif terkait dengan martabat manusia,” ujarnya. Ia menambahkan keberlanjutan pembangunan nasional harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah, lanjutnya, telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas nasional. Hal ini menuntut kerja sama lintas sektor, lintas level pemerintahan, serta lintas faktor pembangunan.

Dalam konteks tersebut, Kemendagri memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Fungsi pembinaan dan pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

Noudy menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan nasional harus mampu diterjemahkan secara selaras di tingkat lokal agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Noudy juga menekankan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Sinergi yang terbangun dinilai akan menentukan efektivitas pelaksanaan program di lapangan serta capaian penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.