RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan kecepatan dan ketepatan komunikasi publik sekarang adalah faktor yang menentukan untuk mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

Dilansir dari Komdigi.go.id, menurut Meutya Hafid, Pemerintah tidak lagi mempunyai ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 pada Rabu 04 Februari 2026 di Jakarta Pusat, yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Masa kini kita tidak memiliki kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan seiring. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang diterima masyarakat justru tidak tepat,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, masalah komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial.

Meutya Hafid menjelaskan untuk keberhasilan komunikasi publik diukur dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Ukuran berhasilnya humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.

Meutya menjelaskan untuk komunikasi publik adalah hal yang penting bukan sekadar pendukung, dan bagian integral dari kepemimpinan negara.

Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata Meutya sangat bergantung oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dilaksanakan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.

Selain itu, Meutya Hafid juga menilai pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga untuk menghadapi disinformasi, termasuk melalui saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.

Meutya Hafid menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kerjasama jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat.

Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis.

Diakhir arahannya, Menkomdigi Meutya menghimbau kepada semua insan humas pemerintah agar terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas saat ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” ujarnya.