RRI.CO.ID, Swiss – Bangsa Indonesia menegaskan komitmennya dalam upaya perdamaian Palestina dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang bertugas mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Jalur Gaza.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, Jumat, 23 Januari 2026, usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos. Pernyataan ini disampaikan sebagaimana dilansir dari laman resmi Setneg.go.id.

Menlu Sugiono menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden Prabowo adalah penandatanganan Charter Board of Peace. Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian panjang dialog dan pertemuan antarnegara, khususnya negara-negara Islam serta negara dengan mayoritas penduduk Muslim, terkait upaya penyelesaian konflik Palestina.

“Penandatanganan piagam Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini merupakan bagian dari proses yang selama ini kita jalani untuk menyelesaikan konflik, mewujudkan perdamaian, serta mendukung rehabilitasi pascakonflik di Palestina, khususnya Gaza,” ujar Menlu.

Menurut Menlu, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Rangkaian pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga ke Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi tonggak sejarah penandatanganan piagam Dewan Perdamaian.

Indonesia, lanjut Menlu, memandang penting keterlibatan dalam BoP karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, terutama bagi Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia bergabung setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta dan peduli pada perdamaian serta stabilitas internasional, khususnya terhadap kondisi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace merupakan bagian dari upaya mewujudkan perdamaian tersebut, maka Indonesia harus terlibat di dalamnya,” kata Menlu.

Keputusan tersebut juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu menyebutkan, sejumlah negara sepakat untuk bersatu dalam BoP, di antaranya Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.