KBRN, Nusantara: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka optimistis pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, rampung pada 2027. Optimisme tersebut disampaikan saat Wapres meninjau langsung progres pembangunan kawasan tersebut, Rabu (31/12/2025).

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawalan pembangunan pusat kelembagaan negara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, Nusantara ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

“Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif telah dimulai sejak awal Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2027. Kawasan ini dirancang untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi kenegaraan secara efektif dan berkelanjutan,” kata Wapres dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA:

OIKN Teken Kontrak Proyek Legislatif–Yudikatif Senilai Rp12 Triliun

Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, menjelaskan kawasan legislatif akan menjadi pusat penyaluran aspirasi rakyat melalui Plaza Demokrasi, ruang terbuka publik yang memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat. Gedung sidang paripurna dirancang berkapasitas 1.500 kursi, serta dilengkapi ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, dan fasilitas pendukung lainnya.

BACA JUGA:

Wapres Gibran Tinjau Pasar dan Sekolah di IKN

Sementara itu, kawasan yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Setiap bangunan dirancang dengan filosofi tersendiri, seperti empat pilar pada Mahkamah Agung yang melambangkan empat lingkungan peradilan, sembilan pilar pada Mahkamah Konstitusi, serta tujuh pilar pada Komisi Yudisial. Kapasitas ruang sidang di kawasan ini berkisar antara 60 hingga 800 orang.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Achmad Adhitya.