Wamenlu Usulkan Kembali Wacana Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora

KBRN, Nusantara: Wakil Menteri Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, mengusulkan agar pemerintah kembali membuka pembahasan tentang kebijakan kewarganegaraan ganda (double nationality) bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Wacana ini disampaikannya dalam sambutan pembukaan Kongres Diaspora Indonesia ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (2/8/2025).

Anis Matta mengatakan, ide double nationality bukanlah hal baru, melainkan permintaan lama dari komunitas diaspora yang pernah dibahas dalam Panitia Kerja Keimigrasian DPR. Menurutnya, kondisi dunia saat ini sudah sangat berubah, sehingga kebijakan itu perlu dikaji ulang untuk menjawab kebutuhan zaman.

"Saya kemarin sempat bertemu dengan Menteri Imigrasi Pak Agus, dan saya tanyakan kembali peluang soal ide ini. Saya kira ini saatnya kita buka kembali file ini,” ujar Anis di hadapan ratusan peserta kongres.

BACA JUGA:

Wakil Ketua MPR Apresiasi Kontribusi Diaspora Membangun IKN

Dalam pandangan Anis Matta, konsep kewarganegaraan kini tak lagi hanya berdasarkan ras, melainkan juga ekonomi, terutama investasi. Banyak negara mulai membuka kewarganegaraan bagi individu yang memberi kontribusi ekonomi atau keahlian.

“Model aliran manusia (flow of people) akan berubah. Bukan hanya people follow city, tapi juga people follow country,” katanya.

BACA JUGA:

Diaspora Siap Promosikan Identitas Nusantara ke Seluruh Dunia

Ia menekankan bahwa Indonesia harus menata ulang strategi diaspora, bukan hanya demi kepentingan dalam negeri, tapi juga memberi dampak global. Dengan adanya tenaga kerja terampil asal Indonesia yang tersebar di berbagai negara, kontribusi diaspora dinilai bisa diperluas untuk menjawab kebutuhan dunia, bukan sekadar brain gain atau pulang kampung.

Untuk mendukung hal itu, Kementerian Luar Negeri telah membentuk Direktorat Urusan Diaspora di bawah Ditjen Diplomasi Publik. Langkah ini disebut sebagai upaya konkret untuk merumuskan arah baru diaspora Indonesia, termasuk memperluas ruang kolaborasi lintas sektor dan negara.