KBRN, Nusantara : Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan semakin masif menjelang akhir tahun 2025. Salah satunya adalah peluncuran lelang tujuh paket besar proyek gedung legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan tujuh paket besar pembangunan ini mencakup gedung DPR, MPR, DPD, serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Termasuk pembangunan hunian bagi pejabat negara dan ASN, serta jaringan jalan penunjang kawasan.

“Menjelang akhir tahun pasti akan jauh lebih sibuk karena ada tujuh paket besar lagi yang akan kita lelangkan. Yaitu pekerjaan jalan, hunian, dan kantor untuk lembaga legislatif dan yudikatif,” ujar Basuki saat memimpin rapat Pre-Construction Meeting, Kamis (19/6/2025).

BACA JUGA:

OIKN Teken Proyek Jalan KIPP Senilai 3 Triliun

Mantan Menteri PUPR ini mengatakan, lelang proyek tersebut dijadwalkan berlangsung pada Agustus atau paling lambat September 2025. Proyek-proyek ini akan menggunakan skema multi-years contract dan melibatkan banyak kontraktor besar.

“Paket yudikatif dan legislatif ini akan sangat sibuk, mungkin lebih sibuk dari proyek Istana. Ada tujuh paket besar yang siap dilelang,” katanya.

BACA JUGA:

OIKN Mulai Data Penduduk Calon Pemdasus Secara Menyeluruh

Menurutnya proyek-proyek tersebut akan ditangani langsung oleh OIKN, bukan lagi melalui Kementerian PUPR. Karena itu Basuki mengimbau para kontraktor untuk bersiap sejak dini dan menjaga kualitas pekerjaan, termasuk dalam hal manajemen konstruksi dan tata kelola yang bersih.

“Kalau masih tertarik ikut mengerjakan proyek di IKN, tolong betul dijaga kualitasnya. Kita ingin pekerjaan berjalan lancar, aman, dan profesional,” pungkasnya.

Diketahui, proyek ini merupakan bagian dari lanjutan pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada periode 2025–2029. Untuk mendukungnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun melalui APBN.