KBRN, Nusantara : Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi menandatangani kontrak tujuh paket peningkatan jalan senilai total Rp3,04 triliun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seksi 1B dan 1C, pada Rabu (11/6/2025).

Penandatanganan kontrak jalan sepanjang 12,2 km ini dilakukan oleh perwakilan perusahaan penyedia jasa dari masing-masing konsorsium (KSO), baik untuk pekerjaan fisik maupun pengawasan, di hadapan jajaran OIKN di Kantor Otorita, kompleks KIPP IKN.

Selain tujuh kontrak fisik, dua paket pengawasan jalan senilai Rp24,5 miliar juga diteken. Dalam kesempatan yang sama, OIKN juga menandatangani 26 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan para tenant yang siap berinvestasi dan menempati gedung-gedung pemerintahan di KIPP.

Direktur Sarana Prasarana Dasar OIKN, Agus Ahyar, mengatakan penandatanganan ini menjadi bukti kesiapan dan kapabilitas OIKN sebagai pelaksana pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara.

“Ini adalah babak baru dalam sejarah pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara. Pada tahap dua mulai 2025–2029, OIKN menjadi pelaku utama pembangunan gedung dan kawasan perkotaan di IKN,” ujarnya.

BACA JUGA:

575 CPNS OIKN Digembleng Bela Negara Oleh TNI

Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa proyek ini menandai semangat baru dalam pembangunan IKN yang ia sebut sebagai bentuk rejufinasi atau peremajaan visi dan semangat baru. Apalagi proyek haanya diberi waktu 232 hari, tanpa multi-years contract.

“Maka, saya mohon perhatian penuh dari para penyedia jasa, karena ini menuntut dedikasi luar biasa seperti yang pernah kita lakukan dua tahun lalu. Kita bekerja tiga shift, 24 jam sehari, dan bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sangat cepat,” katanya.

Basuki juga menjelaskan bahwa proyek ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Kementerian PUPR, mencakup konektivitas jalan tol dan hunian vertikal.

Menurutnya, pembangunan jalan ini terkesan mahal karena jalan yang dibangun mencapai lebar 40 meter, jauh lebih besar dibandingkan jalan nasional biasa. Basuki juga meminta seluruh penyedia jasa untuk memperhatikan faktor cuaca di IKN yang tidak menentu.

“Perlu diperhitungkan juga bahwa di IKN curah hujan sangat tinggi. Hujan bukan alasan untuk keterlambatan, karena kita semua tahu sejak awal bahwa di sini musim kemaraunya pun tetap basah. Jadi, metode kerja ke depan harus mempertimbangkan kondisi cuaca,” tegas mantan Menteri PUPUR ini.

BACA JUGA:

Konsep Hijau IKN Tuai Pujian dari Bank Dunia

Pembangunan ini juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan investasi. Basuki mengajak para investor untuk segera mulai membangun karena infrastruktur jalan sudah hampir mencapai area-area investasi mereka.

“Setelah ini, akan dilanjutkan dengan tender pembangunan gedung MPR, DPR dan DPD, hunian pejabat, jalan lingkungan, dan kawasan yudikatif. Total panjang jalannya ribuan meter yang harus selesai dalam dua tahun,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa APBN bukan hanya sekadar anggaran, tetapi juga alat pencipta lapangan kerja. Oleh karena itu, penyedia jasa menjadi mitra strategis yang vital.

“Tanpa penyedia jasa, APBN dan regulasi hanya jadi DIPA. Oleh karena itu harus segera kita kerjakan, bukan hanya demi menyelesaikan proyek, tapi juga untuk membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan saat ini,” ungkapnya.

Berikut Rincian Proyek Jalan KIPP yang Dikontrak:

• Paket A (0,90 km) dengan penyedia jasa: PT ADHI–JAKON–CAHAYA, KSO – Rp513 miliar
• Paket B (2,32 km) – ABIPRAYA–PDK–INTIMKARA, KSO – Rp415 miliar
• Paket C (1,81 km) – NINDYA–WKGU–TMPP, KSO – Rp410 miliar
• Paket D (1,37 km) – WASKITA–BANGUNNUSA–GEMA, KSO – Rp396 miliar
• Paket E (2,35 km) – MODERN–YASA, KSO – Rp275 miliar
• Paket F (2,54 km) – HK–PP, KSO – Rp603 miliar
• Paket G (1 km) – WIKA–SPT, KSO – Rp426 miliar
• Pengawasan Paket 1 & 2 – Total Rp24,5 miliar