RRI.CO.ID, Samarinda - Rencana penyusunan Raperda Tuberkulosis (TBC) mendapat dukungan dari Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu. Regulasi ini dinilai penting sebagai landasan hukum dalam memperkuat penanganan TBC secara menyeluruh dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Camat Samarinda Ulu, Sujono, menilai langkah tersebut sebagai terobosan strategis dalam upaya pengendalian penyakit menular. Ia menyebut kehadiran regulasi akan memberikan arah yang lebih jelas bagi seluruh pihak dalam menjalankan program penanggulangan TBC.

“Kalau sudah jadi Perda, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, baik dari sisi program maupun dukungan anggaran,” ujarnya, pada Selasa 14 April 2026.

Menurut Sujono, selama ini berbagai upaya telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan adanya payung hukum yang kuat, pelaksanaan program diharapkan menjadi lebih sistematis dan terukur.

Selain itu, Sujono juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi penderita TBC. Ia mengungkapkan masih terdapat pasien yang belum tercover jaminan kesehatan, baik karena faktor administrasi maupun keterbatasan akses.

Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi keberlanjutan pengobatan pasien. Pasien yang tidak memiliki jaminan sosial berpotensi menghentikan terapi di tengah jalan, sehingga meningkatkan risiko penularan.

“Jangan sampai ada penderita TBC yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, karena ini menyangkut keselamatan bersama,” ucap Sujono.

Sujono mendorong pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk lebih aktif dalam melakukan pendataan. Termasuk memastikan setiap pasien terhubung dengan layanan kesehatan dan mendapatkan hak jaminan sosial.

Dengan adanya Raperda TBC, penanganan penyakit ini diarahkan menjadi lebih komprehensif dan terkoordinasi. Regulasi tersebut juga membuka ruang penguatan peran lintas sektor dalam upaya pengendalian TBC di Kota Samarinda.