RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelatihan peningkatan kapasitas konselor adiksi yang digelar Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, kepada rri.co.id, usai membuka Training on Treatnet Motivation Interviewing and Cognitive Behavioral Therapy di Kota Samarinda, Senin 26 Januari 2026.

Jaya mengatakan, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran konselor adiksi yang bertugas memulihkan penyalahguna narkotika, zat adiktif, dan psikotropika di Kalimantan Timur. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas IKAI Kaltim dengan dukungan UNODC, karena ini fokus melatih para konselor,” ujarnya.

Baca juga: Adiksi Ancam SDM, Kaltim Perkuat Pemulihan

Ia menjelaskan, penyakit kecanduan tidak hanya berkaitan dengan perilaku, tetapi juga melibatkan gangguan pada sel-sel otak, sehingga membutuhkan pendekatan ilmiah dan medis. “Pendekatannya harus berbasis ilmu pengetahuan, termasuk bagaimana mengelola kondisi psikologis dan mental penyalahguna,” ucapnya.

Menurut Jaya, metode motivational interviewing dan cognitive behavioral therapy atau CBT menjadi pendekatan penting dalam membantu pecandu agar mampu beradaptasi dan memiliki kesadaran untuk menghentikan ketergantungannya. “Motivational interviewing ini menyentuh aspek psikologi dan mental, agar secara sadar maupun tidak sadar mereka bisa berhenti,” katanya.

Namun demikian, Jaya mengakui jumlah konselor adiksi di Kalimantan Timur masih sangat terbatas. Ia menyebut, saat ini terdapat sekitar 40 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), ditambah IPWL sosial dan layanan rehabilitasi di rumah sakit serta balai rehabilitasi narkoba, yang belum didukung jumlah konselor ideal. “Kalau baru 17 orang yang dilatih, tentu ini masih sangat kurang,” ujarnya.

Baca juga: Konselor Pemulihan Kaltim Gelar Pelatihan Konselor Adiksi

Ia menjelaskan, idealnya setiap institusi rehabilitasi memiliki lebih dari lima konselor. “Kalau 40 institusi dikalikan lima, kebutuhannya bisa ratusan konselor. Sementara yang ada sekarang masih jauh dari cukup,” kata Jaya.

Ke depan, Jaya menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk kembali menggelar pelatihan serupa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Penanganan rehabilitasi narkoba itu ada ilmunya, tidak bisa sembarangan. Salah satu dasar pentingnya adalah motivational interviewing dan CBT,” ucapnya.

Ia berharap, peningkatan kapasitas konselor adiksi dapat memperkuat kualitas layanan rehabilitasi dan mendukung upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan di Kalimantan Timur.