Diskominfo Kaltim Perkuat Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik

RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terbuka, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Senin 31 Agustus 2026.

Kegiatan yang dibuka Kepala Diskominfo Kaltim, Ririn Sari Dewi, tersebut dilaksanakan secara hibrida dengan memadukan pertemuan tatap muka dan daring melalui Zoom Meeting. Model pelaksanaan ini dipilih untuk memperluas partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah.

Dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa 1 September 2026, Ririn menegaskan teknologi informasi di era digital tidak lagi sekadar menjadi alat pendukung kerja, tetapi telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional dan daerah.

“Forum ini merupakan momentum penting untuk memastikan setiap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, dapat berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel,” ujarnya.

Menurut Ririn, masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan layanan pemerintah yang mudah diakses, tetapi juga pelayanan yang cepat, terbuka, dan mampu merespons kebutuhan warga secara efektif.

Karena itu, pemerintah perlu terus membuka ruang komunikasi serta menerima masukan secara langsung dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut diwujudkan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan literasi digital, serta penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Dalam forum tersebut, Diskominfo Kaltim juga memaparkan berbagai program dan capaian dari sejumlah bidang yang berperan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah.

Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) memperkenalkan empat arsitektur layanan SPBE unggulan yang dikembangkan untuk memperkuat integrasi dan efektivitas layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Sementara itu, Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Persandian memaparkan program penyediaan infrastruktur digital terpadu bagi perangkat daerah tanpa biaya sebagai bagian dari pembangunan ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi.

Dari aspek pengelolaan data, Bidang Statistik menyampaikan capaian dalam pengelolaan data sektoral dan geospasial daerah yang menjadi salah satu fondasi penyusunan kebijakan berbasis data.

Adapun Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan menegaskan komitmennya memperkuat penyebarluasan informasi publik, komunikasi pemerintah, serta diseminasi kebijakan daerah agar transparan dan mudah dipahami masyarakat.

Forum Konsultasi Publik tersebut juga menjadi wadah dialog antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat.

Perwakilan perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas digital, hingga lembaga penyiaran diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, gagasan, serta kritik konstruktif terhadap layanan yang telah berjalan.

Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan program dan layanan publik di masa mendatang.

Melalui semakin luasnya ruang partisipasi masyarakat, pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyelenggara layanan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga Kalimantan Timur.