KBRN, Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan bahwa ruang fiskal untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih sangat luas hingga tahun 2040, sehingga membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Roi Sudiro Santoso menjelaskan, berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, kapasitas fiskal nasional untuk KPBU masih berada jauh di bawah batas aman.

“Ruang fiskal untuk KPBU dan APBN masih aman. Batas maksimalnya hanya 0,15 persen terhadap PDB. Artinya, hingga 2040, kita masih punya kapasitas fiskal yang besar untuk menampung investasi baru,” ujar Roi di Nusantara, Kamis (30/10/2025).

BACA JUGA:

Basuki: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Proyek IKN

Menurutnya, sejumlah proyek strategis telah disiapkan untuk ditawarkan kepada investor, antara lain hunian ASN, infrastruktur energi terbarukan, transportasi publik berbasis listrik, serta jaringan air bersih.

“Semua proyek KPBU itu sudah melalui studi kelayakan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Beberapa bahkan sudah dalam tahap finalisasi perjanjian kerja sama,” katanya.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN dijalankan dengan tiga sumber pembiayaan utama, yaitu APBN, KPBU, dan investasi murni swasta. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Kombinasi tiga sumber pembiayaan ini adalah strategi paling realistis agar pembangunan bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Basuki menyebut ada proyek 8 tower dan 109 rumah tapak untuk ASN menjadi contoh nyata proyek KPBU yang segera dilelang dengan nilai sekitar Rp21 triliun, sementara total nilai investasi KPBU yang sedang disiapkan mencapai Rp72 triliun.

“Selain itu, investasi swasta juga terus bertambah. Total nilai komitmen yang sudah masuk sekitar Rp65 triliun, termasuk proyek hotel, kawasan bisnis, dan hunian,” ucapnya.

BACA JUGA:

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, IKN Tetap Jadi Prioritas

Ia menambahkan, seluruh proyek yang telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) akan segera memasuki tahap konstruksi. “Saya sudah minta agar semua dipasang papan proyeknya agar masyarakat tahu pembangunan sedang berjalan. Jadi bukan hanya di atas kertas,” kata Basuki.

OIKN menargetkan total investasi melalui skema KPBU mencapai Rp125 triliun hingga tahun 2045. Dengan dukungan fiskal yang kuat dan kepastian regulasi, Basuki optimistis minat investor terhadap pembangunan IKN akan terus meningkat.

“Selama fiskal kita sehat dan tata kelolanya transparan, investor pasti datang,” ucap Basuki meyakinkan.