KBRN, Nusantara: Investasi swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali bertambah sekitar Rp4,3 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan hunian ASN dan rumah tapak senilai Rp2,6 triliun, serta proyek jalan dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun.

Meski masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study (FS), Otorita IKN memastikan prosesnya terus berjalan. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyebut dua proyek lain sebelumnya sudah disetujui Menteri Keuangan, yakni pembangunan 8 tower hunian ASN oleh PT Nindia Karya di WP 1A dan 109 unit rumah tapak tipe 390 m² oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C.

“KPBU yang saat ini sudah membuat FS ada dua. Kalau sudah oke, nanti Menteri Keuangan menyiapkan availability payment untuk pembayaran tahunannya. Kemudian ada dua yang sudah disetujui Menteri Keuangan, yaitu untuk hunian 8 tower dan 109 rumah tapak,” kata Basuki, Kamis (28/8/2025).

BACA JUGA:

Indonesia-Thailand Kolaborasi Bangun Ketahanan Pangan di IKN

Basuki menegaskan, KPBU menjadi strategi pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar tanpa membebani APBN. Skema ini dinilai efisien karena melibatkan swasta mulai dari pembiayaan, pembangunan, hingga pengelolaan.

“Kami komunikasi terus karena setelah itu nanti disetuju Menteri Keuangan, kita tender dengan right to match kepada inisiatornya. Jadi itu sekarang progresnya ada dua, yang lainnya sedang FS,” ujarnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso, menambahkan KPBU lebih menarik dibandingkan investasi langsung (direct investment) karena menawarkan kepastian pembayaran melalui skema jangka panjang.

BACA JUGA:

Wapres Gibran Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Berlanjut

Penambahan investasi ini memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan IKN, sekaligus menjadi bukti progres nyata fase konstruksi. Hunian ASN diproyeksikan menampung populasi awal Nusantara, sementara jalan menjadi infrastruktur vital mobilitas dan konektivitas.

“Komitmen baru senilai Rp4,3 triliun ini juga menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi IKN. Dengan pembiayaan swasta, pemerintah dapat lebih fokus mengalokasikan APBN untuk sektor strategis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi,” ucapnya.

Kolaborasi KPBU pun dipandang sebagai langkah progresif menuju IKN yang modern, berkelanjutan, dan layak huni, serta menjadi sinyal kuat bahwa proyek strategis nasional ini terus bergerak maju.