Ratusan Warga Kukar Terdampak PHK, Pemkab Fokus Tekan Pengangguran

RRI.CO.ID, Kutai Kartanegara - Sebanyak 745 pekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tercatat terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga akhir Mei 2026. Pengurangan tenaga kerja tersebut terjadi di 45 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengatakan sebagian besar perusahaan yang melakukan PHK bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor usaha lainnya.

"Hingga saat ini tercatat ada 45 perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan dengan jumlah pekerja terdampak mencapai 745 orang," kata Dendi. Menurutnya, pemerintah daerah masih terus melakukan pendataan guna memastikan jumlah pekerja yang terdampak PHK, khususnya warga Kukar.

Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Kukar untuk melaporkan setiap pengurangan tenaga kerja kepada pemerintah daerah agar data yang diperoleh akurat dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah penanganan.

"Kami mengimbau perusahaan agar menyampaikan data pengurangan karyawan secara terbuka. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk membantu pekerja terdampak," ucapnya pada Minggu 31 Mei 2026.

Dendi menilai tingginya angka PHK berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah antisipasi, Distransnaker Kukar akan berkolaborasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"Kami akan melakukan perluasan kesempatan kerja serta memberikan pelatihan dan pembekalan kepada tenaga kerja lokal yang terdampak PHK agar mereka memiliki keterampilan baru dan lebih mudah terserap kembali di dunia kerja," ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan PHK dan meningkatnya jumlah pencari kerja menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kukar.

Sementara itu, seorang warga Tenggarong Seberang, Muhammad Romadon, mengaku turut terdampak gelombang pengurangan tenaga kerja yang terjadi pada tahun ini. Menurutnya, PHK yang terjadi pada 2026 cukup besar dan dirasakan oleh banyak pekerja di sejumlah perusahaan. "Pengurangan karyawan tahun ini cukup besar. Tidak hanya saya, beberapa rekan kerja juga ikut terdampak," kata Romadon.