Pemkab Berau: SIGAP Titikberatkan Penguatan Tata Kelola Desa dan Kampung

RRI.CO.ID, Berau – Di tengah tantangan perlindungan hutan dan meningkatnya risiko bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia, praktik pembangunan berbasis desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan arah yang berbeda. Sejumlah daerah di kawasan tersebut membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan melalui penguatan tata kelola desa serta pelibatan aktif masyarakat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bertema “Simpul Hijau Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa atau Kampung” yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa 12 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang berbagi capaian, tantangan, dan pembelajaran dari praktik pembangunan hijau berbasis desa yang dijalankan di empat kabupaten, yakni Kabupaten Berau, Bulungan, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Berbagai praktik tersebut bertumpu pada pendekatan pemberdayaan desa bernama SIGAP.

SIGAP atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan merupakan pendekatan pemberdayaan desa yang dikembangkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara sejak 2010. Program ini dijalankan bersama pemerintah daerah dan sejumlah mitra pembangunan, seperti Yayasan IRE Flamma Yogyakarta, Yayasan Sanggar Inovasi Desa Yogyakarta, Yayasan NASTARI Bogor, Yayasan PIONIR Bulungan, Yayasan BIKAL Bontang, serta Gerbangmas Mahakam Ulu.

SIGAP menitikberatkan pada penguatan tata kelola desa, kepastian hak dan akses pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui skema perhutanan sosial, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan praktik pembangunan berbasis desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan arah perhutanan sosial yang ideal.

“Akses pengelolaan hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan SIGAP pertama kali diperkenalkan pada 2010 di dua desa atau kampung di wilayah pinggir hutan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pada 2018, praktik ini diperluas melalui inisiatif SIGAP Sejahtera yang menjangkau seluruh kampung di Kabupaten Berau.

Pendampingan dilakukan untuk memperkuat perencanaan pembangunan kampung, mengembangkan ekonomi lokal, serta mendorong integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan desa.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang diwakili Asisten I, Hendratno, juga menyampaikan kehadiran Akademi Kampung SIGAP (AKS) menjadi salah satu contoh konkret bagaimana proses pembelajaran sosial dapat berlangsung secara partisipatif dan berkelanjutan.

“AKS bukan sekadar program pelatihan, melainkan ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman, gagasan, dan praktik baik antarkampung sehingga membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan kampung yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan,” katanya. (Diskominfo Berau-IKP/Ar/Oz)