RRI.CO.ID, Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur Tahun 2026. Kegiatan bertema “Integrasi Layanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur” ini berlangsung di Ballroom salah satu hotel di Samarinda, Kamis 23 April 2026.

Rakorda dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa integrasi layanan digital pemerintah bukan isu baru, namun implementasinya dinilai belum optimal sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai aplikasi berbasis web dan mobile. Namun, tantangan utama terletak pada integrasi sistem dan optimalisasi pemanfaatannya.

Ia menambahkan, integrasi layanan digital harus mencakup seluruh proses, mulai dari kesiapan infrastruktur, kualitas data, hingga keberlanjutan pembaruan data. “Ekosistem digital tidak cukup hanya dengan memiliki aplikasi, tetapi juga membutuhkan data yang dikelola dan diperbarui secara berkala untuk mendukung pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika informasi di ruang digital, termasuk aktif mengikuti isu yang berkembang di media sosial.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa Rakorda menjadi wadah penjaringan aspirasi untuk penyempurnaan Rencana Kerja serta perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2024–2029. Forum ini juga bertujuan menyelaraskan program provinsi dengan usulan kabupaten/kota tahun 2026.

Ia menegaskan, era digitalisasi tidak lagi menitikberatkan pada jumlah aplikasi, melainkan pada kolaborasi antardaerah. Ia mencontohkan Kota Samarinda sebagai salah satu daerah yang telah mengembangkan sistem pemerintahan digital, termasuk penerapan sistem kerja jarak jauh (work from home) berbasis dasbor pemantauan kinerja.

Dalam pertemuan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu turut hadir. Delegasi dipimpin Sekretaris Dinas, Evodius Awang, bersama sejumlah staf teknis.

Kehadiran perwakilan Mahakam Ulu menjadi wujud komitmen daerah perbatasan dalam menyelaraskan program digitalisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional, guna memastikan layanan publik tetap kompetitif di era digital.

Rakorda ini diikuti peserta dari Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim, serta narasumber dari berbagai instansi. Di antaranya perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, Afie Yudha Triadi, Mas’ud Rifai, Bambang Kukilo Argo Suryo, serta pakar teknologi informasi Ainun Najib.

Melalui forum ini, integrasi layanan publik berbasis digital di Kalimantan Timur diharapkan dapat terwujud secara lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. (Is/Jo/AI)