Wabup Mahulu Tekankan Efisiensi Anggaran dalam Musrenbang RKPD 2027

KBRN, Mahakam Ulu – Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menekankan pentingnya penajaman prioritas pembangunan dan efisiensi anggaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Selasa 14 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri unsur pimpinan daerah, DPRD kabupaten, organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, unsur kesehatan dan keamanan, perbankan, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM)/organisasi masyarakat, pemerintahan kampung, pihak swasta, serta lembaga lainnya.

Suhuk mengatakan Musrenbang merupakan forum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi. Tema pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pemerataan layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta konsolidasi kelembagaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ia menilai tantangan pembangunan ke depan tidak ringan, terutama dengan keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada lagi program yang tidak memiliki manfaat jelas, duplikasi kegiatan, maupun kegiatan seremonial tanpa dampak nyata.

“Setiap anggaran harus tepat sasaran, tepat guna, dan memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat,” ujarnya.

Suhuk juga menekankan empat hal penting dalam perencanaan, yakni penentuan prioritas secara ketat, fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, penyusunan indikator kinerja yang terukur, serta menjaga konsistensi dan ketepatan waktu dalam proses perencanaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mahakam Ulu, Desiderius Dalung Lasah, menyampaikan Musrenbang merupakan bagian penting untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan yang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, bukan hanya di akhir kegiatan. Hal ini bertujuan agar seluruh proses pembangunan berjalan dengan baik dan akuntabel.

“Pengawasan DPRD adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan perencanaan mengacu pada empat orientasi utama, yakni partisipatif, teknokratis, politis, serta pendekatan top-down dan bottom-up yang seimbang.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pembangunan yang harus diakomodasi melalui tahapan Musrenbang mulai dari tingkat kampung hingga kabupaten.

Selain itu, DPRD saat ini juga tengah menyusun rekomendasi melalui panitia khusus LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappelitbangda Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., melaporkan penyusunan RKPD Tahun 2027 telah melalui berbagai tahapan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan proses diawali dari Musrenbang tingkat kampung dan kecamatan yang dilaksanakan pada Februari 2026, menghasilkan rekapitulasi usulan prioritas pembangunan dari seluruh wilayah.

Selain itu, telah dilaksanakan Pramusrenbang Tematik Stunting sebagai bentuk komitmen penanganan stunting secara lintas sektor, serta konsultasi publik dan forum lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan.

“Seluruh tahapan ini bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Ia menambahkan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten menjadi forum penting untuk menyelaraskan program antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui forum ini diharapkan lahir berbagai masukan konstruktif dan solutif guna menyempurnakan rancangan RKPD 2027 agar lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta mendorong terwujudnya Mahakam Ulu yang maju, merata, dan berkelanjutan. (AD/Jo/AI)