RRI.CO.ID, Mahakam Ulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK Mahulu), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mahakam Ulu, bertempat di salah satu hotel di Samarinda, Sabtu 8 Agustus 2026.

Sebagai langkah awal memperkuat tata kelola, koordinasi, dan keterpaduan pelayanan Posyandu di daerah, rakor ini menjadi momentum penting setelah terbentuk dan dilantiknya kepengurusan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mahakam Ulu pada 29 Juni 2026 lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Mahakam Ulu, Anggela Idang Belawan, menegaskan Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat. Posyandu tidak lagi dipandang hanya sebagai wadah pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, serta pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

“Posyandu bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Ketika kita berbicara Posyandu hari ini, maka Dinas Pendidikan harus memahami perannya. Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum, perumahan rakyat, Satpol PP, hingga Dinas Sosial juga harus memahami perannya,” ucapnya

Menurut Bupati, perubahan paradigma Posyandu tersebut membutuhkan kerja bersama lintas perangkat daerah. Masing-masing OPD tetap memiliki tugas, program, kegiatan, administrasi, dan anggaran, namun pelaksanaan program yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat harus dilakukan secara terkoordinasi. Ia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pendataan masyarakat yang justru membuat pelayanan kurang efektif.

“Jangan sampai satu OPD merencanakan kegiatan sendiri, OPD lainnya melakukan kegiatan di tempat yang sama, masyarakat yang sama didata berulang kali, tetapi persoalan mereka belum juga selesai. Kita harus mengubah cara kerja seperti itu,” ujar Bupati.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah pengampu enam bidang SPM untuk memahami tugas dan fungsinya serta memperkuat koordinasi melalui Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mahulu.

Melalui Rakor ini, Pemkab Mahulu mendorong terbangunnya tata kelola Posyandu yang lebih kuat, terkoordinasi, dan terpadu, sehingga keberadaan Posyandu dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Mahakam Ulu.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyatukan pemahaman dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan transformasi Posyandu di Kabupaten Mahakam Ulu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Surianto, menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut pengukuhan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2026–2030. Hal ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan Posyandu.

Pelayanan Posyandu tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan, tetapi mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Transformasi tersebut menempatkan Posyandu sebagai mitra pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan kampung.

Melalui kegiatan ini, TP Posyandu Kabupaten Mahulu juga diarahkan untuk menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang, sekaligus mempersiapkan pembentukan maupun restrukturisasi kepengurusan Posyandu di tingkat kecamatan dan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi dan sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pembinaan, serta mendorong optimalisasi Posyandu sebagai wadah pelayanan terpadu dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.