RRI.CO.ID, Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kamis 9 April 2026. Agenda ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait data kependudukan.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan pertemuan ini merupakan tahap awal dalam proses evaluasi LKPJ. Ia menilai, data jumlah penduduk menjadi elemen krusial yang mempengaruhi banyak indikator pembangunan daerah.

Menurut Rohim, terdapat perbedaan signifikan antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan. Ia menyebutkan, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat sekitar 890 ribu penduduk, sementara persepsi masyarakat menunjukkan angka yang telah menembus satu juta jiwa.

“Yang pertama adalah perbedaan antara data administratif dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Ini kita lihat cukup signifikan, karena data Disdukcapil sekitar 890 ribu, tapi perkiraan di lapangan bisa mencapai satu juta,” ujarnya di Kantor DPRD Samarinda.

Selain itu, perbedaan juga muncul antara data Disdukcapil dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS disebut berada di kisaran 860 ribu jiwa, sehingga menambah kompleksitas dalam menentukan angka pasti jumlah penduduk.

Perbedaan ini dinilai berdampak langsung pada perhitungan indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Rohim menekankan, perbedaan jumlah penduduk sebagai pembagi akan menghasilkan nilai PDRB yang berbeda pula.

“Kalau pembaginya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Ini penting karena menyangkut penilaian apakah suatu daerah sudah masuk kategori maju atau belum,” ucapnya.

DPRD pun meminta OPD terkait untuk melakukan peninjauan ulang terhadap data yang digunakan dalam LKPJ. Hasil review tersebut diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih akurat dan objektif ke depan.