RRI.CO.ID, Samarinda - Penerapan standar mutu dan legalitas produk di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur masih membentur dinding tebal. Keterbatasan modal dan konsekuensi biaya yang timbul dalam proses sertifikasi serta kalibrasi alat menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan UMKM lokal untuk naik kelas.
Dalam realitas di lapangan, proses pemenuhan standar regulasi memang menuntut pembiayaan teknis yang tidak sedikit bagi sebagian besar pelaku usaha kecil. Sebagai unit pelaksana teknis daerah, UPTD BPSMB Kaltim mengakui adanya tarif retribusi yang wajib ditarik dalam penyediaan layanan pengujian laboratorium maupun kalibrasi alat ukur industri.
Penguji Mutu Barang Ahli Madya UPTD BPSMB Disperindagkop dan UKM Kaltim, M. Nur Jamaluddin, mengatakan, sistem retribusi tersebut didasarkan pada peraturan daerah yang mengikat. Namun, pemerintah provinsi tidak menutup mata terhadap kendala finansial yang dihadapi pelaku usaha mikro. Langkah koordinasi intensif terus diupayakan lintas bidang di dinas terkait guna mencari skema fasilitasi pembiayaan yang meringankan beban para pelaku UMKM.
"Tantangan yang paling umum yang terjadi itu karena memang penerapan standar itu terkadang memerlukan konsekuensi secara finansial. Jadi, kelemahannya adalah pelaku usaha yang memang ada keterbatasan modal, sehingga ini menghambat," ujar Jamaluddin dikutip Rabu, 8 Juli 2026.
Guna menjembatani keterbatasan modal tersebut, Disperindagkop dan UKM Kaltim berupaya mengondisikan program-program bantuan fasilitasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memaksimalkan stimulus anggaran dalam bentuk pembinaan gratis atau subsidi tarif retribusi bagi UMKM yang dinilai potensial namun terkendala dana.
Melalui ruang diskusi dan konsultasi terbuka yang disediakan di kantor dinas, pelaku usaha diajak untuk aktif mencari informasi mengenai program fasilitasi tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu mengikis hambatan finansial sehingga standardisasi mutu produk dapat berjalan merata demi mewujudkan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang kuat dan berdaya saing tinggi.
"Layanan kami adalah layanan yang ada biaya retribusinya. Namun, untuk pelaku usaha kita coba kondisikan apakah memungkinkan secara finansialnya dibantu oleh dinas, mungkin itu gambarannya. Jadi harapannya ketika ke depan memang ada fasilitas dan sebagainya dari instansi pemerintah bisa kita maksimalkan," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....