Pendapatan APBN Kaltim Rp2,80 Triliun hingga Februari 2026, Menurun 4,84 Persen

RRI.CO.ID, Samarinda - Pendapatan APBN regional Kalimantan Timur hingga 28 Februari 2026 tercatat sebesar Rp2,80 triliun atau 6,4 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp43,88 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur (Kaltim), Tjahjo Purnomo, mengatakan capaian tersebut mengalami kontraksi atau penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Realisasi pendapatan dan hibah sampai Februari 2026 sebesar Rp2,80 triliun. Ini mengalami kontraksi 4,84 persen dibandingkan Februari 2025,” kata Tjahjo, dalam konfetensi pers di Kantor DJPb, Senin 30 Maret 2026.

Penurunan tersebut terutama terjadi pada penerimaan perpajakan yang juga mengalami penurunan 4,83 persen secara tahunan (year-on-year). Tjahjo menjelaskan, sebagian besar komponen pajak dalam negeri mengalami penurunan, meski Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih tumbuh sebesar 0,89 persen.

Menurutnya, turunnya penerimaan pajak juga dipengaruhi perubahan mekanisme penyetoran PPN yang kini dilakukan langsung oleh NPWP pemungut.

“Selain itu, ada beberapa penerimaan pajak pada 2025 yang tidak terjadi lagi di 2026, misalnya dari penjualan lahan,” ujarnya, menambahkan.

Penurunan juga terjadi pada penerimaan bea dan cukai yang tercatat terkontraksi hingga 53,55 persen dibandingkan tahun lalu. Tjahjo mengungkapkan, kondisi tersebut dipengaruhi menurunnya aktivitas impor barang mekanikal dan elektrikal serta penurunan harga referensi minyak kelapa sawit mentah (CPO).

“Bea keluar juga turun karena harga referensi CPO dan turunannya ikut menurun,” kata Tjahjo.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru menunjukkan pertumbuhan. PNBP hingga Februari 2026 tercatat Rp404,86 miliar atau meningkat 2,66 persen secara tahunan.

Tjahjo mengatakan, peningkatan ini terutama didorong oleh naiknya pendapatan jasa pelabuhan yang mencapai Rp27,81 miliar, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan volume angkutan laut.

Dengan demikian, secara keseluruhan, kinerja pendapatan APBN regional Kalimantan Timur pada awal 2026 masih mengalami tekanan akibat penurunan penerimaan pajak dan bea cukai, meski sebagian tertopang oleh pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak.