KBRN, Samarinda : Sejak diberlakukannya kebijakan efisiensi belanja Pemerintah pada Januari 2025 sektor perhotelan menerima imbas langsung berupa penurunan tingkat hunian kamar atau okupansi. Penurunannya bahkan sangat signifikan yakni mencapai antara 50 hingga 70 persen yang dialami sekitar 40 hotel di Kota Samarinda.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda Yuli Armunanto dalam Bincang Pariwisata Ekonomi Kreatif yang berlangsung di salah satu kafe di Jalan Kebahagiaan Sungai Pinang Dalam Samarinda Rabu (4/6/2025) Sore mengungkapkan kekhawatirannya terhadap gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Diakuinya sejauh ini para pengusaha perhotelan masih bertahan dengan kondisi sepinya tamu. Beberapa diantaranya, bahkan telah mengambil Langkah kebijakan merumahkan pegawai melalui pemberian cuti tanpa dibayar. Kebijakan relaksasi atau pemberian keringanan pajak maupun insentif dari Pemerintah menurut Wakil Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim ini sangat diperlukan.

"Keringanan pajak dan insentif lainnya sangat diperlukan untuk membantu industri perhotelan bertahan sebab efek dominonya sangat banyak," kata Yuli Armunanto kepada rri.co.id.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan upaya mendorong kunjungan ke Bumi Etam terus dilakukan dengan penunjukkan Kaltim sebagai tuan rumah penyelenggaran agenda berskala Nasional maupun internasional. Dispar Kaltim juga segera meneruskan keresahan para pengusaha perhotelan kepada Gubernur sehingga bisa mendapat solusi.

"Kewenangan pajak misalnya, itu ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten dan Kota tetapi kita akan fasilitasi aspirasi PHRI ini ke Gubernur melalui audiensi," ucap Ririn.

Bincang Pariwisata Ekonomi Kreatif bersama awak media di Kaltim fokus mendiskusikan penguatan kolaborasi dan inovasi pariwisata di tengah efisiensi anggaran yang dimoderatori Kepala Seksi Data dan Informasi Pariwisata Hery Soesanto. Turut hadir Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Dispar Kaltim Restiawan Baihaqi dan 33 wartawan yang menjadi peserta diskusi.