Pendapatan Kaltim Melambat, OPD Diminta Efisiensi

RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai melakukan langkah antisipasi menyusul melambatnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2026.

Dimintai tanggapanya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan hingga akhir bulan Mei realisasi pendapatan daerah baru berada di angka 27 persen. Padahal pada Juni ini capaian pendapatan seharusnya sudah mendekati 50 persen.

Menurutnya, perlambatan pendapatan dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab kondisi tersebut sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran anggaran.

“Saat ini kan kita ada perlambatan pendapatan dari pusat. Kita sejak bulan Mei tapi pendapatan kita baru 27 persen. Artinya bulan depan itu seharusnya sudah di angka 50 persen,” kata Seno Aji

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mulai melakukan efisiensi terhadap berbagai pembelanjaan yang dianggap tidak prioritas.

“Nah, ini yang tadi kita dorong teman-teman OPD untuk bisa mengefisiensi semua hal yang berkaitan dengan pembelanjaan,” ujarnya. Senin, 25 Mei 2026.

Selain efisiensi belanja, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan penataan ulang anggaran daerah karena adanya potensi defisit pada tahun 2026.

“Ada kemungkinan defisit dua triliun di tahun 2026 ini sehingga kita perlu tata ulang kembali APBD kita,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap langkah efisiensi dan penataan ulang APBD dapat menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah perlambatan pendapatan yang terjadi saat ini.