RRI.CO.ID, Samarinda- Permasalahan administrasi kependudukan menjadi salah satu faktor penghambat pencatatan kontribusi ekonomi perempuan di Kalimantan Timur. Banyak perempuan yang masih tercatat sebagai “mengurus rumah tangga” dalam KTP meskipun aktif bekerja.

Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada data statistik yang digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Kabid Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kaltim, Fahmi Rozano, mengungkapkan bahwa masih banyak perempuan enggan memperbarui data pekerjaan di KTP. “Padahal data ini sangat penting untuk melihat kontribusi nyata perempuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga ditemukan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang belum memperbarui status pekerjaan mereka. Hal ini semakin memperbesar ketidaksesuaian data di lapangan.

Saat ini tersedia puluhan kategori pekerjaan dalam sistem administrasi kependudukan. Namun, kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat membuat data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya perempuan, untuk segera memperbarui data kependudukan agar kebijakan pemberdayaan dapat lebih tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.