RRI.CO.ID, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Syahri, menggelar silaturahmi reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Daerah Pemilihan Samarinda Utara dan Sungai Pinang, Senin malam 9 Februari 2026.

Kegiatan reses tersebut diikuti ratusan warga dari lima RT, yakni RT 21, RT 22, RT 23, RT 25, dan RT 26. Warga memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan secara langsung kepada wakil rakyat.

Reses berlangsung dalam suasana akrab dan dialogis. Muhammad Syahri menegaskan, reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan dibawa ke pembahasan di tingkat legislatif.

Salah satu aspirasi disampaikan Muhidin, warga RT 23, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh gas elpiji subsidi di pangkalan. Ia juga menyoroti dugaan segel tabung gas yang tidak rapat dan mudah lepas, sehingga meminta agar persoalan tersebut ditelusuri lebih lanjut.

Menanggapi hal itu, Muhammad Syahri menjelaskan distribusi gas elpiji subsidi memang cukup kompleks karena berkaitan dengan kebijakan nasional dan keterbatasan stok. Ia menyebutkan harga gas elpiji subsidi seharusnya Rp27.000 dengan penerapan sistem barcode di pangkalan. Ia berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Komisi II DPRD Kota Samarinda dan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Perdagangan.

Selain itu, persoalan BPJS Kesehatan juga mencuat dalam forum reses. Menurut Muhammad Syahri, pelayanan BPJS masih belum merata, namun keberadaannya tetap dibutuhkan masyarakat. Aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Komisi IV DPRD Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti.

Aspirasi lain datang dari Eka Diah, warga RT 25, yang menyebut wilayahnya sebagai lumbung suara karena H. Muhammad Syahri telah dua kali terpilih sebagai anggota dewan. Ia berharap adanya bantuan berupa seragam bagi warga.

Permintaan tersebut langsung direspons positif. Muhammad Syahri menyatakan kesiapannya untuk membantu dan memenuhi permintaan tersebut.

Sementara itu, Bustam, warga RT 23, menyoroti kondisi prasarana lingkungan perumahan yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Ia menilai anggaran Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (Probebaya) belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Syahri menjelaskan anggaran Probebaya saat ini baru terealisasi sekitar 60 persen akibat keterbatasan APBD. Sisa anggaran sebesar 40 persen direncanakan akan dialokasikan pada anggaran perubahan, dan kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.

Aspirasi berikutnya disampaikan Aida, warga RT 26. Ia mengapresiasi sejumlah fasilitas yang telah diperjuangkan sebelumnya dan masih dimanfaatkan hingga kini. Namun, ia berharap lahan fasilitas umum dapat dibangun menjadi gedung serbaguna, pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) karena kondisi jalan yang gelap, serta dukungan sarana bagi pengelolaan bank sampah yang telah berjalan sejak 2014.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Syahri menjelaskan pembangunan gedung serbaguna bersifat hibah dan memerlukan persetujuan Pemerintah Kota Samarinda agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia menyatakan siap mengalokasikan dana aspirasi dan mengusulkan program tersebut untuk tahun anggaran 2027, apabila memperoleh persetujuan wali kota.

Aspirasi terakhir disampaikan Suharto, warga RT 22, yang menyoroti kepadatan lalu lintas dan minimnya pengawasan pada jam sibuk. Ia berharap adanya patroli rutin serta pemasangan rambu lalu lintas di kawasan DI Panjaitan demi keselamatan pengguna jalan.

Menanggapi hal itu, Muhammad Syahri menyarankan agar warga mengajukan surat resmi ke Dinas Perhubungan dengan dukungan seluruh RT. Ia menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut karena Dishub merupakan mitra kerja Komisi III DPRD Kota Samarinda.

Kegiatan reses ditutup dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Muhammad Syahri berharap silaturahmi yang terjalin tidak berhenti pada pertemuan reses semata, tetapi terus berlanjut melalui komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat.

Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan setiap aspirasi warga agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran, sehingga kehadiran DPRD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.