RRI.CO.ID, Samarinda – Program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir menyapa pendengar dengan mengangkat isu penting terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, pada Sabtu, 24 Januari 2026. Dialog ini menyoroti tema Penguatan Berbasis Data Penyandang Disabilitas di Kutai Kartanegara, sebuah topik krusial yang menegaskan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, hingga layanan yang tepat sasaran.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, upaya penguatan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kutai Kartanegara dengan menghadirkan sistem pendataan digital bernama Berdikari. Program ini dirancang untuk memetakan kondisi penyandang disabilitas secara komprehensif, mulai dari jumlah, ragam disabilitas, minat dan bakat, kebutuhan pelatihan, peluang kerja, hingga jenis alat bantu yang diperlukan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kutai Kartanegara, Sunarko, menjelaskan bahwa sebelum adanya Berdikari, pendataan penyandang disabilitas masih menghadapi banyak keterbatasan. Data yang tersedia belum mampu menggambarkan potensi secara utuh sehingga kebijakan yang diambil kerap belum menyentuh kebutuhan riil di lapangan. “Data ini sangat krusial. Tanpa data yang memadai, kami kesulitan menjangkau penyandang disabilitas yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi belum terlaporkan atau bahkan enggan muncul ke permukaan,” ujarnya.

Sunarko menambahkan, keterbatasan akses aplikasi nasional serta ketergantungan pada usulan masyarakat dan pemerintah setempat berpotensi menimbulkan bias data. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kolaborasi dengan PPDI Kutai Kartanegara untuk membangun sistem pendataan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata penyandang disabilitas.

Dari sisi organisasi disabilitas, Sekretaris PPDI Kutai Kartanegara, Lina Oktaviani, menyoroti dampak langsung dari minimnya data akurat, terutama dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, banyak bantuan yang selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas. “Setiap disabilitas memiliki kebutuhan alat bantu yang berbeda. Tanpa data detail, bantuan sering kali tidak tepat sasaran dan kurang fungsional bagi penerima,” kata Lina.

Melalui Berdikari, pendataan dilakukan secara digital menggunakan Google Form yang disebarluaskan hingga tingkat desa dan kelurahan, sekolah luar biasa, sekolah inklusif, serta komunitas disabilitas. Hasilnya, hingga akhir pendataan tercatat sebanyak 1.211 penyandang disabilitas di Kutai Kartanegara yang telah terdata, sebuah capaian signifikan mengingat luas wilayah dan tantangan geografis daerah tersebut.

Data tersebut tidak berhenti sebagai arsip, melainkan menjadi dasar dalam proses validasi dan penyandingan dengan data sosial ekonomi nasional. Dari hasil analisis, Dinas Sosial Kutai Kartanegara telah menetapkan kelompok prioritas untuk program pemberdayaan, termasuk pelatihan vokasional di bidang servis elektronik, otomotif ringan, menjahit, hingga keterampilan lainnya yang sesuai dengan potensi individu.

Sejumlah dampak nyata pun mulai dirasakan. Pada 2025, puluhan penyandang disabilitas telah mengikuti pelatihan keterampilan dan mulai mengembangkan keahlian yang berorientasi pada kemandirian ekonomi. Ke depan, pemerintah daerah bersama PPDI juga berupaya menghadirkan ruang produksi dan sekretariat bersama agar hasil pelatihan dapat berkelanjutan dan memberi nilai tambah.

Melalui program Berdikari, Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya dalam membangun kebijakan inklusif berbasis data. Inisiatif ini menjadi langkah penting menuju layanan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemberdayaan, sekaligus membuka harapan baru bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif sebagai subjek pembangunan di daerahnya sendiri.