RRI.CO.ID, Sabang - Keuchik Gampong Balohan Abdullah Imum menyampaikan sejumlah saran dan pendapat dalam seminar dan lokakarya Refleksi Kepemimpinan Mualem - Dek Fad; Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang yang digelar WALHI Aceh di Aula Wali Kota Sabang, Selasa 28 April 2026. Ia menyoroti kondisi Pulau Sabang yang dinilai mengalami penyusutan luas wilayah akibat abrasi laut dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Abdullah Imum, berdasarkan data historis tahun 1959 luas Pulau Sabang mencapai sekitar 153 kilometer persegi. Namun dari hasil foto satelit terbaru yang dapat ditelusuri melalui Bappeda Sabang, luas pulau tersebut disebut telah berkurang hampir 21 kilometer persegi dalam kurun waktu sekitar 47 tahun.

“Ini persoalan serius. Kita minta semua pihak ikut menyelamatkan Pulau Sabang. Cara dan teknisnya terserah pihak terkait, yang penting ada langkahnya,” kata Abdullah Imum dalam forum tersebut.

Selain isu lingkungan, ia juga menyoroti perjalanan status Sabang sebagai kawasan Free Port Sabang yang telah diberikan selama 75 tahun. Hingga saat ini, kata dia, baru berjalan sekitar 26 tahun dan dinilai belum menunjukkan hasil maksimal.

“Anggaran dulu bisa mencapai ratusan miliar per tahun, sekarang hanya sekitar puluhan miliar. Dengan kondisi itu, BPKS tentu sulit bergerak karena anggaran hanya cukup untuk operasional,” ujarnya.

Abdullah Imum juga mengangkat persoalan koordinasi antar instansi yang dinilai belum seirama. Ia mencontohkan kasus penyitaan beras Thailand oleh pihak Bea Cukai meski barang tersebut disebut masuk secara resmi melalui pelabuhan dan telah berada di gudang.

“Pengusaha dirugikan tapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan belum adanya kesepahaman antar pihak dalam mendukung Free Port Sabang,” ucapnya.

Ia turut menyinggung tingginya pergantian pimpinan di tubuh BPKS. Dalam kurun sekitar 26 tahun, menurutnya sudah hampir 11 kepala BPKS yang berganti dengan masa jabatan rata-rata kurang dari 2,5 tahun.

“Bagaimana mau bekerja maksimal kalau belum sempat menjalankan program sudah diganti lagi. Ini perlu dievaluasi agar tidak terus berulang,” katanya.

Lebih lanjut, Abdullah Imum mengusulkan agar kepemimpinan BPKS diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat. Ia bahkan menyarankan jabatan kepala BPKS dapat diisi oleh pejabat setingkat menteri koordinator dengan pelaksana teknis dari putra daerah yang profesional.

Di akhir penyampaiannya, ia berharap perhatian serius dari Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf - Dek Fad untuk memulai pembangunan dari Sabang sebagai pintu gerbang wilayah paling barat Indonesia.

“Kalau Sabang maju, Aceh pasti ikut maju. Tapi kalau Aceh maju belum tentu Sabang ikut berkembang. Jadi mari mulai dari Sabang,” ujar Abdullah Imum.