Pemerintah Percepat Pemulihan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra

RRI.CO.ID, Sabang - Pemerintah pusat bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana alam. Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, TNI, pemerintah daerah, dan BUMN, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh anak-anak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap mendapatkan hak belajar di tengah masifnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi fisik bangunan sekolah.

Langkah taktis ini matang dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana di Gedung DPR RI. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan merupakan pilar fundamental dalam membangun kembali roda kehidupan sosial masyarakat pasca-bencana.

Data Kemendikdasmen menunjukkan, dari total 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana, seluruhnya kini telah kembali melaksanakan pembelajaran. Sebanyak 4.828 sekolah sudah kembali belajar di lokasi asal, sementara sebagian lainnya masih memanfaatkan kelas darurat, tenda belajar, maupun fasilitas publik sebagai ruang pembelajaran sementara.

“Yang terpenting adalah anak-anak tetap belajar. Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan agar proses pembelajaran dapat kembali berlangsung secara aman dan nyaman,” ujar Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis, Kamis 28 Mei 2026.

Pemerintah juga mempercepat perbaikan sarana pendidikan melalui program revitalisasi sekolah. Hingga saat ini, sebanyak 3.101 sekolah tercatat telah memperoleh bantuan revitalisasi.

Sebagian besar sekolah penerima bantuan telah memasuki tahap pengerjaan fisik, baik melalui mekanisme swakelola sekolah maupun kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pembangunan sekolah rusak berat dan relokasi sekolah yang berada di kawasan rawan.

Menurut Mendikdasmen, percepatan pemulihan pendidikan membutuhkan kerja bersama karena tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah.

Rapat koordinasi mencatat sejumlah persoalan yang masih perlu ditangani, mulai dari penyediaan lahan relokasi sekolah, akses menuju wilayah terdampak, hingga pembangunan infrastruktur pendukung pembelajaran.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah berjalan lebih cepat serta tepat sasaran.

Selain memulihkan bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan dukungan khusus kepada puluhan ribu guru dan tenaga kependidikan terdampak agar layanan belajar tetap berlangsung selama masa pemulihan.

Langkah tersebut dinilai penting karena keberlangsungan pendidikan pascabencana tidak hanya ditentukan oleh kesiapan ruang kelas, tetapi juga oleh keberadaan guru dan ekosistem pembelajaran yang tetap terjaga.

Melalui koordinasi lintas sektor dan percepatan rehabilitasi sekolah, pemerintah berupaya memastikan bencana tidak menghentikan hak anak untuk belajar serta menjadikan pemulihan pendidikan sebagai fondasi pemulihan sosial masyarakat secara menyeluruh.