Tito Karnavian: Seluruh Pemerintahan Desa di Sumatra Sudah Pulih

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan seluruh pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa di wilayah Sumatra sudah kembali aktif beroperasi usai bencana banjir yang melanda sejumlah daerah.

Pernyataan itu disampaikan Tito usai rapat pemulihan pascabencana Sumatra bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Ia mengatakan Satgas bersama kementerian dan lembaga terkait terus bergerak mempercepat pemulihan di berbagai sektor.

“ Kantor desa ada beberapa yang terdampak, meskipun sudah berjalan operasional, tapi ada yang masih di huntara, ada di kantor, di rumah kepala desa dan yang lain-lain,” kata Tito Karnavian.

Ia menjelaskan layanan dasar masyarakat seperti listrik, bahan bakar minyak dan jaringan internet pada umumnya sudah kembali berjalan normal. Namun demikian, masih terdapat sejumlah desa yang terisolasi akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah.

Selain itu, Tito mengatakan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas hingga fasilitas kesehatan lainnya juga sudah kembali berfungsi. Meski begitu, pemerintah pusat bersama Kementerian Kesehatan masih akan mengoptimalkan pelayanan di sejumlah puskesmas pembantu yang terdampak.

“Rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan puskesmas juga relatif semua sudah baik, tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, Tito menyebut seluruh jalur jalan nasional di Pulau Sumatra kini telah kembali terhubung. Sejumlah jembatan nasional yang sebelumnya rusak juga telah diperbaiki meskipun sebagian masih bersifat sementara.

“Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer,” katanya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR bersama pemerintah telah membahas rencana induk pemulihan wilayah Sumatra pascabencana. Menurutnya, dukungan anggaran untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga sudah disetujui.

Sebelumnya, Tito menyampaikan berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas wilayah terdampak di tiga provinsi sudah mulai berangsur normal. Seluruh pengungsi juga dipastikan tidak lagi tinggal di tenda darurat, melainkan telah menempati hunian sementara maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian.

Di Sumatra Barat, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, sebanyak 13 daerah disebut sudah kembali normal. Sementara di Sumatra Utara, dari 19 daerah terdampak, 16 di antaranya juga telah pulih.

Sedangkan di Aceh, dari 18 kabupaten dan kota terdampak, 10 daerah telah dinyatakan normal. Adapun daerah yang masih memerlukan perhatian pemerintah meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah dan Bener Meriah.