RRI.CO.ID, Sabang: Fraksi Amanat Bulan Bintang Berkarya (ABBB) DPRK Sabang menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Sabang Mandiri (PSM) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi ABBB, Rizky Setiawan, dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang III DPRK Sabang Tahun Sidang 2025-2026.

Rizky mengatakan Pemerintah Kota Sabang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan manajemen PT Pembangunan Sabang Mandiri. Evaluasi dinilai penting untuk mengukur efektivitas serta kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

“Apabila setelah dilakukan evaluasi tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, maka kami meminta Pemerintah Kota Sabang mempertimbangkan langkah restrukturisasi bahkan pembubaran PT Pembangunan Sabang Mandiri agar tidak terus menjadi beban keuangan daerah,” kata Rizky.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna. Pendapat akhir Fraksi ABBB dilansir dari laman resmi DPRK Sabang, Jumat 31 Juli 2026.

Selain kinerja BUMD, Fraksi ABBB juga menyoroti realisasi PAD Kota Sabang yang mencapai sekitar 60,54 persen dari target. Capaian tersebut dinilai menunjukkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.

Pemerintah daerah diminta memperkuat pengelolaan sumber-sumber PAD. Upaya tersebut meliputi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Fraksi ABBB juga mendorong peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi PAD dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Sabang terhadap pendanaan pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan daerah juga diharapkan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah. Kondisi tersebut dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain persoalan pendapatan, Fraksi ABBB meminta Pemerintah Kota Sabang menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut diperlukan untuk memperbaiki tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu perhatian fraksi adalah temuan kelebihan pembayaran pada sejumlah kegiatan di beberapa perangkat daerah. Nilai kelebihan pembayaran tersebut disebut mencapai sekitar Rp355,3 juta.

Rizky meminta kelebihan pembayaran segera dipulihkan sesuai ketentuan. Temuan BPK juga diminta menjadi bahan evaluasi untuk mencegah persoalan serupa terulang.

Fraksi ABBB turut mendorong penguatan sistem pengawasan internal. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Program pembangunan diharapkan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran juga perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi ABBB menerima Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kota Sabang Tahun Anggaran 2025. Rancangan qanun tersebut disetujui untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.