KPK Tinjau Proyek Strategis Natuna, Pastikan Transparansi Akuntabilitas

RRI.CO.ID.Natuna – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan sejumlah agenda penting selama kunjungan kerja di Kabupaten Natuna. Kegiatan meliputi rapat koordinasi pemberantasan korupsi serta peninjauan proyek strategis pengadaan barang dan jasa (PBJ), Kamis, 9 April 2026.

Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi pemberantasan korupsi yang digelar pada Rabu siang. Sedangkan esok harinya dilanjutkan dengan peninjauan langsung sejumlah proyek strategis di berbagai lokasi guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Adapun proyek strategis PBJ yang ditinjau di antaranya pembangunan baru perumahan swadaya di Puak dan pembangunan jalan dan drainase kawasan perumaha. Kegiatan juga ditandai dengan pemantauan penanganan permukiman kumuh terpadu, penambahan ruang Puskesmas Kelarik, serta pembangunan jalan Tok Lot Kelarik.

Dalam kegiatan itu rombongan KPK dipimpin oleh Kepala Satgas Kosugah Uding Juharudin bersama tim, didampingi Inspektur Inspektorat Robertus Louis Stevenson. Turut serta Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, serta Plt Kepala ULP UKPBJ Natuna.

Uding menjelaskan bahwa proyek yang ditinjau merupakan bagian dari proyek strategis daerah karena berkaitan langsung dengan visi dan misi kepala daerah serta memiliki nilai anggaran yang cukup signifikan. Menurutnya, untuk ukuran Natuna, nilai proyek sekitar Rp2,7 miliar sudah tergolong besar dibandingkan total APBD yang berkisar Rp1 triliun per tahun.

Ia menegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan seluruh proses PBJ berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah ini harus di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa dengan anggaran yang terbatas, hasil pembangunan benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai bangunan sudah jadi, tetapi tidak dimanfaatkan,” ujarnya

Selain itu, Uding menambahkan bahwa kunjungan ini juga menjadi bagian dari evaluasi proyek strategis tahun sebelumnya serta pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan. KPK pun mengingatkan bahwa sektor PBJ masih menjadi area rawan korupsi, sehingga diperlukan kehati-hatian dan komitmen semua pihak agar pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Karena kami kemari untuk saling mengingatkan agar seluruh pihak lebih berhati-hati dan menjadikan aturan sebagai rujukan utama dalam setiap tahapan,” Ujarnya lagi.