RRI.CO.ID, Natuna – Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan perkotaan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMDAM) atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Natuna. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum di daerah.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

Dalam pelaksanaannya, tim BPKP melakukan peninjauan langsung ke lapangan, termasuk ke Reservoir di Bukit Berangin, Kabupaten Natuna, untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum.

Ramadhani menyebutkan bahwa dari hasil pengamatan, kondisi eksisting PDAM Tirta Nusa masih menunjukkan tingkat kebocoran air yang cukup tinggi atau Non Revenue Water (NRW). Hal ini menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi yang dilakukan.

“Dari hasil evaluasi di lapangan, kami melihat masih terdapat tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water (NRW) yang cukup tinggi, dan ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas kinerja BUMDAM dalam pelayanan air minum,” kata Ramadhani, Kamis 25 Juni 2026.

Menurutnya, tingginya NRW berdampak langsung terhadap efisiensi dan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan sistem distribusi agar lebih efektif.

Ia menambahkan bahwa diperlukan langkah perbaikan serta revitalisasi manajemen PDAM Tirta Nusa untuk meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, dukungan pemerintah daerah juga dinilai penting dalam upaya penanganan NRW serta penguatan infrastruktur distribusi air.