Mengenal Hari Internasional tanpa Kekerasan Setiap 2 Oktober

RRI.CO.ID, Natuna - Hari Internasional Tanpa Kekerasan diperingati pada tanggal 2 Oktober. Peringatan ini bertepatan dengan hari kelahiran Mahatma Gandhi, tokoh gerakan kemerdekaan India sekaligus pelopor filosofi dan strategi tanpa kekerasan.

Melansir dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hari Internasional Tanpa Kekerasan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi Majelis A/RES/61/271 tertanggal 15 Juni 2007. Resolusi ini menegaskan kembali "relevansi universal prinsip tanpa kekerasan" serta tekad "untuk mewujudkan budaya damai, toleransi, saling pengertian, dan tanpa kekerasan".

Saat mengajukan rancangan resolusi di Majelis Umum PBB, Menteri Negara Urusan Luar Negeri India, Anand Sharma mewakili 140 pihak pendukung bersama. Dukungan yang luas dan beragam terhadap resolusi tersebut mencerminkan penghormatan dunia terhadap Mahatma Gandhi serta relevansi filosofinya yang tak lekang oleh waktu.

Gandhi, yang turut memimpin India meraih kemerdekaan, telah menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan antikekerasan yang memperjuangkan hak-hak sipil dan perubahan sosial di seluruh dunia. Sepanjang hidupnya, Gandhi tetap teguh pada keyakinannya akan antikekerasan, bahkan di tengah kondisi penindasan dan saat menghadapi tantangan yang tampak mustahil untuk diatasi.

Landasan pemikiran di balik tindakannya, yang mencakup ajakan untuk melakukan pembangkangan sipil secara massal terhadap hukum Inggris. Ia meyakini bahwa rakyat India tidak boleh menggunakan kekerasan ataupun kebencian dalam perjuangan mereka untuk membebaskan diri dari kolonialisme.

Prinsip antikekerasan, yang juga dikenal sebagai perlawanan tanpa kekerasan, yaitu menolak penggunaan kekerasan fisik untuk mencapai perubahan sosial atau politik. Sering digambarkan sebagai "politik rakyat biasa", bentuk perjuangan sosial ini telah diadopsi oleh masyarakat luas di seluruh dunia dalam berbagai kampanye demi keadilan sosial.

Salah satu prinsip utama teori tanpa kekerasan adalah bahwa kekuasaan para penguasa bergantung pada persetujuan rakyat. Oleh karena itu, gerakan tanpa kekerasan berupaya melemahkan kekuasaan tersebut dengan cara menarik kembali persetujuan dan kerja sama dari masyarakat.