Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan di Bungtim Capai 2 Ribu Lebih

RRI.CO.ID, Natuna – Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mencatat sebanyak 2.484 orang warganya dinonaktifkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Mereka yang kartu BPJS nya dinonaktifkan ini sebelumnya merupakan peserta yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Jumlah warga di Kecamatan Bunguran Timur tersebut tercatat hampir setengah dari jumlah keseluruhan warga Natuna yang dinonaktifkan sementara kepesertaan BPJSnya . Dinas Kesehatan Natuna sebelumnya mencatat penonaktifan sementara kartu BPJS warga Natuna mencapai sekitar 5.700 lebih peserta.

Penonaktifan tersebut terhitung sejak 1 September 2026 menyusul kebijakan Pemerintah Daerah untuk menata ulang kelompok peserta BPJS aktif yang mendapat bantuan. Pemerintah Daerah menilai mereka yang dinonaktifkan kepesertaan BPJSnya masuk sebagai golongan mampu secara ekonomi.

Camat Bunguran Timur Syuparman kepada RRI, Rabu 16 September 2026 mengatakan warga yang dinonaktifkan kepesertaannya tersebut berdasarkan pada kelompok Desil mampu. Namun diakuinya melihat fakta dilapangan masih cukup banyak terdapat ketidaksingkronan kelompok desil yang telah ditetapkan dengan fakta yang ada dilapangan.

Camat Syuparman menjelaskan terdapat pengecualian bagi warga yang sedang menjalani parawatan untuk penyakit kronis seperti penyakit jantung atau pasien cuci darah. Kepada mereka ini ujar Camat Syuparman, Pemerintah Daerah tetap membayarkan premi kartu BPJS Kesehatan mereka.

“Terkecuali yang punya riwayat penyakit jantung dan kronis sama yang cuci darah. Kalau yang lainnya berbayar” Ujar Camat Syuparman.

Saat berdialog di RRI pada awal Agustus 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah menegaskan untuk penonaktifan yang dimaksud tidak berarti menghilangkan kesempatan dalam mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Akan tetapi ujar Hikmat mereka yang kartu BPJSnya dinonaktifkan ini diarahkan untuk dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri.