RRI.CO.ID. Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Gedung Sri Serindit, Ranai, Rabu,2 September 2026 , siang.
Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Puryanti, serta para kepala desa yang mengikuti sosialisasi. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai DTSEN, mulai dari pengertian, proses pembentukan, pemeringkatan berdasarkan desil, hingga mekanisme pemutakhiran data di tingkat desa.
Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto menjelaskan, DTSEN merupakan data tunggal yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh. Data tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tetapi mencakup seluruh keluarga yang kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Wahyu menjelaskan, DTSEN dibentuk melalui proses integrasi dan pemadanan berbagai sumber data sosial ekonomi. Data tersebut kemudian dipadankan dengan data kependudukan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi setiap keluarga.
Menurutnya, masyarakat dalam DTSEN dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10. Pemeringkatan tersebut digunakan untuk menggambarkan posisi kesejahteraan relatif keluarga dan dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program.
“Jadi DTSEN ini bukan hanya data masyarakat miskin. Seluruh keluarga masuk, kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan tingkat kesejahteraannya dari desil satu sampai desil sepuluh,” Ujar Wahyu dalam pemaparannya.
Ia menambahkan, pemutakhiran data menjadi bagian penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Perubahan pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga maupun kondisi sosial lainnya dapat menyebabkan perubahan posisi kesejahteraan sebuah keluarga.
Karena itu, menurut Wahyu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan data yang ada sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Proses tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme usul-sanggah, verifikasi lapangan, musyawarah desa maupun forum konsultasi publik.
Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Natuna menjelaskan bahwa proses pemutakhiran dilakukan secara berjenjang. Usulan masyarakat diverifikasi di tingkat desa melalui operator SIKS-NG dan musyawarah desa, kemudian dilakukan validasi oleh Dinas Sosial hingga proses pengesahan dan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Berdasarkan pemaparan dalam sosialisasi, untuk kelompok desil 1 sampai 5 di Kabupaten Natuna tercatat sebanyak 15.622 keluarga atau 44.932 individu. Data tersebut menjadi salah satu gambaran dalam menentukan sasaran program sosial berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Wahyu menegaskan, kualitas DTSEN sangat bergantung pada kualitas pemutakhiran di lapangan. Apabila terjadi perubahan kondisi masyarakat tetapi tidak diperbarui dalam data, maka terdapat kemungkinan program pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi penerima manfaat.
Untuk itu, BPS mendorong adanya kerja sama antara pemerintah desa, Dinas Sosial dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas data. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan memberikan informasi apabila terdapat data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Natuna berharap seluruh kepala desa memiliki pemahaman yang sama mengenai DTSEN dan dapat berperan aktif dalam proses pemutakhiran data. Dengan data yang akurat, terkini dan terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan serta menyalurkan program perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....