RRI.CO.ID,Natuna –Program Koperasi Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa, hingga kini belum berjalan sesuai target. Meski sudah dicanangkan dengan matang namun realisasi dilapangan justru menunjukkan banyak kendala mendasar yang membuat pembangunan Koperasi Desa ini terus mengalami kemunduran.

Demikian dikatakan Fungsional Pengawasan Koperasi Ahli Pertama Disperindagkopum Kabupaten Natuna, Artati ketika dialog di RRI Ranai dalam Program Ranai Menyapa pada Rabu, 5 Agustus 2026. Salah satunya persoalan yang dihadapi adalah terkait ketersediaaan lahan pembangunan Gerai Kopdes itu sendiri.

“Beberapa persoalan regulasi yang muncul antara lain terkait persoalan lahan. Banyak Desa dan Kelurahan terkendala hal ini. Pada kawasan tertentu pembangunan gedung tidak dapat dilakukan secara bebas karena dilindungi aturan tata ruang. Belum lagi bagi desa dan kelurahan yang sudah tidak memiliki aset tanah yang memenuhi syarat sebagai lokasi pembangunan KDMP”, Ujar Artati.

Walaupun menuai berbagai kendala, Artati sebagai pihak pengawas tetap percaya akan dapat direalisasikan. Ia menuturkan pihak pelaksana secara perlahan namun pasti terus berusaha agar Kopdes Merah Putih di Kabupaten Natuna akan tetap dilaksanakan.

Fungsional Pengawasan Koperasi Ahli Pertama Disperindagkopum Kabupaten Natuna itu juga menyinggung regulasi Desa dan Kelurahan yang tidak tersedianya lahan untuk KDMP. Dalam hal ini pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait pusat untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Banyak Desa atau kelurahan yang tidak memiliki lahan untuk Kopdes mengusulkan pembuatan diatas permukaan laut hususnya desa yang berhadapan langsung dengan dipesisir. Namun menyikapi hal itu belum terdapat aturanya pembangunan KDMP terapung. Kita akan menunggu seperti apa tindakan dan aturan yang akan dikeluarkan oleh pihak pusat”, Ucap Artati.

Kopdes Merah Putih adalah program besar dengan tujuan mulia. Namun agar program ini benar-benar memberi dampak, sudah sepatutnya dibutuhkan perencanaan matang, regulasi yang konsiten dan keberpihakan nyata pada kondisi riil dilapangan.

Desa dan kelurahan menunggu kepastian reguslasi serta dukungan nyata. Tanpa penyelesaian dan pembenahan serius terhadap persoalan yang mendasar seperti ketersediaan lahan, untuk mengejar target bukan tidak mungkin akan menjadi formalitas belaka. Bukan tidak mungkin pula target penyelesaian Kopdes itu sendiri akan bergeser kembali.