Kredit Perumahan bagi masyarakat dan ASN di Natuna Mulai Disiapkan

RRI.CO.ID. Natuna – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong program kredit perumahan bagi masyarakat, aparatur sipil negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah melalui program -program yang di tawarkan salah satunya oleh BTN. BTN merupakan salah satu perbankan yg selalu eksis dan aktif dalam berkontribusi menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Program ini juga mendukung dan merupakan percepatan program presiden prabowo dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Natuna, Edi Riyanto, mengatakan program tersebut saat ini diawali dengan pendataan calon penerima yang membutuhkan rumah sesuai dengan kriteria yang di persyaratkan.

“Arahan dari Pak Gubernur, kita membuat dan mencari data dulu, seberapa banyak masyarakat, ASN/PNS kita yang memerlukan rumah dan seberapa banyak pegawai PPPK yang memerlukan rumah,” ujar Edi Riyanto Kamis 27 Agustus 2026.

Menurutnya, pendataan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan rumah bagi masyarakat serta para ASN .

Koordinasi itu sekaligus menentukan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan program KPR Kredit Pemilikan Rumah perumahan di Natuna. Dalam program itu, masyarakat termasuk ASN di bantu beli rumah dengan cara mencicil. Pihak Bank bantu membayarkan dengan developer kemudian pengguna mencicil ke bank dengan ketentuan yang di persyaratkan, ringan dan di permudah khususnya bagi MBR.

Terkait ketersediaan lahan, Edi menjelaskan pembangunan rumah dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah apabila program dilaksanakan melalui Pemda, atau bisa juga dengan konsep rekonsiliasi. Masyarakat punya lahan, tapi tidak punya biaya untuk bangun rumah maka bisa kerjasama dengan menilai tanah dan menjadi perhitungan dalam pembiayaan rumah.

Sementara itu, apabila pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, penyediaan lahan akan menyesuaikan dengan kesiapan dan rencana dari pengembang yang terlibat dalam program tersebut. Atau perlu di jajaki sebagaimana di sampaikan Gubernur kemungkinan menggunakan lahan pasca tambang pasir kuarsa yg ada di Natuna sebagai konsep Bank tanah bekerjasama dengan pihak bank dan developer.

Edi menyebutkan, pemerintah daerah memiliki sejumlah lahan yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembangunan perumahan, tentunya sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Untuk harga rumah, Edi menjelaskan nilai satu unit rumah dalam program tersebut untuk wilayah Kepulauan Riau maksimal Rp. 173 juta.

Rumah tersebut dapat dibeli melalui skema kredit dengan tenor maksimal 20 tahun. Namun saat ini juga tengah dijajaki kemungkinan memperpanjang tenor hingga 40 tahun ( di hilagkan saja, krn ketentuan yang berlaku saat ini tenor maksimal 20 tahun ).

“Kalau 20 tahun ini untuk rumah subsidi masyarakat MBR bisa dengan cicilan di bawah Rp.1 juta / bulan, uang muka 1 %, bebas PBG dan BPHTB sekitar Rp1,1 juta per bulan,” jelas Edi mengenai perkiraan cicilan yang harus dibayarkan penerima program.

Dalam pelaksanaannya, program kredit perumahan tersebut akan melibatkan pihak perbankan. Untuk wilayah Kabupaten Natuna saat ini sudah ada pihak developer swasta yang sekarang sudah berproses dalam pembangunan fisik, oleh PT Garuda Karya Amanat,.

Untuk pengerjaannya dilakukan dalam 2 tahap dengan total rumah yang dibangun sebanyak 110 unit, type 36 di fasilitasi dengan PSU dan pusat perbelanjaan dan sarana prasarana publik lainya nanti secara bertahap. Pembangunan rumah subsidi ini berlokasi di Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur oleh Pihak developer bekerjasama dengan BNI.

Salah satu bank yang disebut terlibat adalah BNI, sementara pembangunan rumah direncanakan menggandeng pengembang yang telah tersedia di Natuna.

Edi menyebut pengembang yang saat ini disiapkan adalah PT Garuda, dengan lokasi pembangunan yang direncanakan berada di kawasan Ranai Darat.

Ia menambahkan, sosialisasi mengenai program kredit perumahan tersebut akan dilakukan dalam waktu mendatang kepada calon penerima dan pihak terkait.

Edi berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi PNS maupun PPPK untuk memiliki rumah. Namun, keberhasilan program juga sangat bergantung pada minat masyarakat yang menjadi sasaran.

Program yang mendukung tercapainya program 3 juta rumah bukan saja yang sifatnya membangun perumahan, program RTLH / BSPS di natuna sudah mulai dari tahun 2016 hingga sekarang . Untuk sumber penganggaran berasal dari APBD Kabupaten/ Provinsi, DAK maupun APBN seiring terbitnya Permen PKP no 6 tahun 2026 tentang bedah rumah .