RRI.CO.ID. Natuna-Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Minyak Goreng guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin 27 Juli 2026.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, dan dihadiri Kepala Perum Bulog Natuna serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengendalian inflasi dan distribusi bahan pokok. Dalam arahannya, Boy Wijanarko Varianto menegaskan bahwa pengendalian harga minyak goreng menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Boy mengatakan stabilitas harga kebutuhan pokok harus terus dijaga agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi penyebab kenaikan harga sekaligus merumuskan langkah strategis agar distribusi dan pasokan minyak goreng tetap berjalan lancar.

" Langkah Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi ini merupakan upaya yang tepat dalam menghadapi potensi kenaikan harga minyak goreng. Koordinasi antar-OPD dan instansi terkait sangat penting agar setiap kendala distribusi dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama." Ujar Boy

Sekda berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh pihak memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di lapangan sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna memaparkan perkembangan harga minyak goreng berdasarkan hasil pemantauan di tingkat distributor maupun pelaku usaha. Paparan kemudian dilanjutkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menjelaskan kondisi ketersediaan pasokan pangan serta langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan. Dalam sesi diskusi, sejumlah pimpinan OPD memberikan masukan sesuai bidang tugas masing-masing terkait upaya pengendalian harga dan distribusi kebutuhan pokok.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna menjelaskan bahwa dugaan kenaikan harga minyak goreng akibat meningkatnya biaya transportasi tidak sepenuhnya benar. Ia menyampaikan bahwa tarif angkutan distribusi bahan pangan hingga saat ini masih tetap karena memperoleh subsidi transportasi dari pemerintah.

Meski demikian, Dinas Perhubungan mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan subsidi tersebut karena fasilitas yang tersedia juga dimanfaatkan untuk pengangkutan berbagai jenis barang lain, termasuk material konstruksi dan komoditas lainnya. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi transportasi agar manfaatnya lebih optimal, terutama untuk mendukung distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.

Rapat koordinasi ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat sinergi antarinstansi untuk menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi daerah, serta melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi terhadap mekanisme subsidi transportasi juga menjadi langkah strategis agar manfaat subsidi benar-benar diprioritaskan bagi distribusi bahan pangan. Dengan pengawasan yang baik dan sinergi semua pihak, stabilitas harga kebutuhan pokok di Natuna diharapkan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar.