RRI.CO.ID, Jakarta - BMKG mengingatkan, masyarakat dan pemerintah daerah mengenai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Salah satu perhatian BMKG adalahwilayah di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah (Sulteng).

BMKG mengatakan, potensi kebakaran di Sulteng berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi selama periode 9–15 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Taufiq Hidayah mengatakan, kondisi cuaca saat ini dapat membuat bahan-bahan yang mudah terbakar cepat mengering.

"Suhu udara yang tinggi, kelembapan rendah, serta angin kencang juga berpotensi mempercepat penyebaran api apabila kebakaran terjadi. Potensi karhutla di wilayah Sulawesi Tengah saat ini berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi di sejumlah kabupaten/kota,” kata Taufiq dalam keterangan persnya seperti dilansir Antara, dikutip Minggu, 9 Agustus 2026.

BMKG meminta, pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Langkah pencegahan, dinilai penting karena kebakaran kecil dapat berkembang dengan cepat ketika kondisi vegetasi keadaan kering.

Buol Catat Tingkat Kekeringan Bahan Bakar Tertinggi

Peringatan BMKG tersebut, diperkuat oleh analisis 'Fire Danger Rating System' (FDRS). Salah satu indikatornya, 'Fine Fuel Moisture Code' (FFMC). Data itu menunjukkan, tingkat kekeringan bahan bakar ringan di permukaan tanah seperti rumput, alang-alang, daun, dan semak.

Hasil analisis BMKG menunjukkan nilai FFMC berada di atas 82 di seluruh 13 kabupaten/kota di Sulteng selama periode 9–15 Agustus. Kondisi tersebut menandakan bahan bakar ringan di permukaan tanah berada dalam keadaan kering sehingga relatif mudah terbakar.

Buol menjadi wilayah dengan nilai FFMC tertinggi, dengan angka mencapai 92 pada 15 Agustus. Angka tersebut, menunjukkan tingkat kekeringan bahan bakar ringan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan karhutla.

Selain Buol, sejumlah wilayah lain juga mencatat angka tinggi. Parigi Moutong, Poso, dan Banggai Laut masing-masing mencapai nilai FFMC 91.

Banggai Laut Catat Potensi Intensitas Api Tertinggi

Selain melihat tingkat kekeringan bahan bakar, BMKG juga menggunakan indikator 'Fire Weather Index (FWI)'. Indikator ini untuk memperkirakan potensi intensitas kebakaran apabila api benar-benar muncul.

Semakin tinggi nilainya, semakin besar potensi kebakaran berkembang dan menghasilkan intensitas api yang lebih tinggi. Dalam analisis periode 9–15 Agustus, Banggai Laut mencatat nilai FWI tertinggi dengan angka 30.

Banggai Kepulauan menyusul dengan nilai FWI sebesar 29. Sementara itu, Banggai mencatat FWI 24, sedangkan Buol dan Poso masing-masing berada pada angka 22.

Tojo Una-Una mencapai 21 dan Morowali berada pada angka 19. Wilayah lainnya juga tetap perlu mendapat perhatian karena berada dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya kebakaran.

Tolitoli tercatat memiliki nilai FWI 17. Sedangkan, Morowali Utara, Palu, Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi masing-masing berada pada angka 15.

Pemerintah Diminta Aktifkan Posko Siaga Karhutla

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan di wilayah rawan. Posko siaga karhutla di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan dinilai perlu diaktifkan untuk mempercepat pemantauan dan respons ketika muncul titik api.

Pemerintah juga diminta menyiapkan petugas yang dapat melakukan pemantauan secara bergilir. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat dengan melibatkan BPBD, TNI dan Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, serta relawan.

Patroli Siang hingga Sore Perlu Ditingkatkan

BMKG juga mendorong peningkatan patroli di kawasan yang rawan terjadi karhutla. Pengawasan terutama perlu diperkuat, pada siang hingga sore hari ketika kondisi cuaca dapat mendukung meningkatnya risiko kebakaran.

Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu proses deteksi dini. Drone maupun kamera pengawas dapat digunakan untuk menemukan asap atau titik api lebih cepat sebelum kebakaran meluas.

Selain personel, kesiapan peralatan pemadaman juga perlu dipastikan sejak awal. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pompa air, tangki air, alat pemadam api ringan (APAR), serta perlengkapan keselamatan bagi petugas di lapangan.

Di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, pemerintah juga dapat menyiapkan pos air dan sekat bakar. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperlambat penyebaran api sekaligus mempermudah petugas melakukan pemadaman.

Nomor Pengaduan 24 Jam Diminta Disiapkan

Deteksi dini menjadi salah satu kunci untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Karena itu, BMKG mendorong pemerintah menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.

Saluran tersebut dapat digunakan untuk melaporkan keberadaan asap maupun api. Laporan yang masuk diharapkan segera diteruskan kepada petugas agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan secepat mungkin.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran ketika kondisi cuaca kering dan berangin. Larangan tersebut mencakup pembakaran lahan, semak belukar, maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api.

Masyarakat yang menemukan asap atau api di sekitar permukiman maupun kawasan hutan diminta segera melapor. Laporan dapat disampaikan kepada perangkat desa, petugas keamanan, atau BPBD setempat.