Rp357 Miliar Masuk Tender, Dosen UTU Apresiasi Kinerja Tarmizi-Said

RRI.CO.ID, Meulaboh - Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar (UTU), Aduwina Pakeh, mengapresiasi kinerja Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP., MM dan Wakil Bupati Said Fadheil, SH setelah dukungan anggaran pemerintah pusat sekitar Rp357 miliar untuk pengamanan tebing Krueng Meureubo dan Krueng Woyla memasuki tahap tender. Menurut Aduwina, dukungan anggaran tersebut diperjuangkan pemerintah daerah melalui komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan infrastruktur di wilayah Aceh Barat.

Aduwina mengatakan, dua paket pembangunan tersebut masing-masing mencakup pengamanan tebing Krueng Meureubo dengan nilai sekitar Rp230 miliar dan Krueng Woyla sekitar Rp127 miliar. Ia menilai masuknya kedua paket tersebut ke tahap tender menjadi perkembangan penting bagi pembangunan infrastruktur perlindungan sungai di Aceh Barat.

“Menurut saya, kemampuan lobi kedua pemimpin muda Aceh Barat ini pantas diacungi jempol,” ujar Aduwina Pakeh, Minggu, 23 Agustus 2026.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan strategi komunikasi dan koordinasi Pemkab Aceh Barat dengan pemerintah pusat mulai menghasilkan dukungan konkret. Menurutnya, kinerja pemerintah daerah perlu dilihat dari kemampuan menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Aduwina mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat semakin penting di tengah keterbatasan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan lain untuk merealisasikan proyek strategis yang membutuhkan anggaran besar.

“Dalam kondisi keuangan daerah yang serba sulit, apalagi setelah adanya kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, mengandalkan APBD saja tentu tidak cukup untuk membiayai proyek-proyek strategis dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar,” katanya.

Ia berharap pembangunan pengamanan tebing Krueng Meureubo dan Krueng Woyla tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari ancaman erosi dan luapan sungai. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan lahan pertanian, perkebunan, permukiman dan jalan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.

Untuk Krueng Meureubo, pembangunan pengamanan tebing mencakup kawasan mulai dari Kecamatan Pante Ceureumen, Kaway XVI hingga Kecamatan Meureubo. Sementara pengamanan Krueng Woyla mencakup wilayah mulai dari Kecamatan Woyla hingga Sungai Mas.

Menurut Aduwina, sejumlah wilayah Aceh Barat selama ini menghadapi persoalan abrasi dan erosi tebing sungai yang berpotensi merusak aset masyarakat. Kondisi tersebut perlu ditangani melalui pembangunan yang terencana agar dampak kerusakan terhadap permukiman dan lahan produktif dapat ditekan.

“Harapan kita, dengan adanya pembangunan pengamanan tebing ini, Insya Allah risiko kerusakan akibat luapan sungai dan erosi dapat diminimalisir,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan tersebut juga berpotensi memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian dan perkebunan. Infrastruktur sungai yang lebih terlindungi diharapkan dapat menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan sekitar.

Selain pengamanan tebing sungai, Aduwina turut mendukung langkah Bupati Aceh Barat memperjuangkan kelanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci di Kecamatan Pante Ceureumen. Menurutnya, proyek irigasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena kebutuhan anggarannya cukup besar dan tidak sepenuhnya dapat ditanggung melalui APBD.

“Kalau kita ingin pembangunan Irigasi Lhok Guci benar-benar tuntas dan memberikan manfaat besar bagi sektor pertanian Aceh Barat, tentu membutuhkan dukungan anggaran yang besar dari APBN,” tegasnya.

Aduwina berharap pemerintah daerah terus memperkuat komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan berbagai program strategis lainnya. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi Aceh Barat.

Ia menyebut pengendalian banjir, perlindungan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan sistem irigasi merupakan sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan memperoleh dukungan anggaran pusat perlu diikuti dengan perencanaan dan pengawasan pembangunan yang baik.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan anggaran yang sudah diperjuangkan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” pungkas Aduwina.